Sungailiat,Bangka – Berbagai elemen masyarakat Kabupaten Bangka menggelar diskusi publik bertajuk “Menyoroti Nasib Bangka di Tengah Efisiensi Negara” di Kantin Pahlawan 12 (Inpalas 12), Sungailiat, Sabtu (4/4/2026) malam.
Kegiatan ini melibatkan organisasi masyarakat (ormas), LSM, organisasi kepemudaan (OKP), hingga mahasiswa sebagai bagian dari konsolidasi lintas sektor dalam merespons kebijakan efisiensi anggaran negara yang dinilai berdampak langsung terhadap daerah.
Diskusi berlangsung dinamis dengan memunculkan berbagai pandangan kritis serta tawaran solusi strategis bagi masa depan Bangka.
Dampak Efisiensi dan Tantangan Daerah
Peserta diskusi menilai kebijakan efisiensi nasional telah mempersempit ruang fiskal daerah. Kondisi ini berdampak pada melambatnya pembangunan serta menurunnya daya dorong ekonomi lokal.
Selain faktor eksternal, Bangka juga menghadapi persoalan internal, mulai dari tata kelola birokrasi hingga struktur ekonomi yang dinilai belum kuat dan kompetitif.
Sejumlah isu strategis yang mencuat dalam forum tersebut meliputi:
Penurunan daya beli masyarakat
Tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat
Tantangan sektor unggulan seperti timah, sawit, dan perikanan
Inefisiensi birokrasi serta belum optimalnya penempatan SDM.
Diskusi menghasilkan sejumlah gagasan strategis sebagai langkah menuju kemandirian daerah.
Pertama, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penertiban objek pajak dan aset, peningkatan kontribusi sektor perkebunan, serta penguatan transparansi perpajakan.
Kedua, reformasi birokrasi dengan penempatan ASN berbasis kompetensi, efisiensi belanja operasional, serta evaluasi dan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah (OPD).
Ketiga, transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan, penguatan sektor perikanan dan ekspor, serta pengembangan desa wisata sebagai alternatif sumber pertumbuhan.
Keempat, penguatan iklim investasi melalui kebijakan yang pro-investasi, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi, serta peran aktif pemerintah dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif.
Arah Baru Pembangunan
Forum ini menegaskan bahwa masa depan Bangka tidak bisa terus bergantung pada transfer pemerintah pusat. Diperlukan perubahan paradigma menuju pembangunan yang mandiri, adaptif, dan berbasis potensi lokal.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dinilai menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut.
Sebagai langkah konkret, peserta diskusi sepakat akan melakukan audiensi resmi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka dan DPRD Kabupaten Bangka guna menyampaikan hasil rumusan serta rekomendasi kebijakan.
