DJITUBERITA, JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu ditata ulang untuk memperbaiki berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Namun, evaluasi tersebut tidak boleh dilakukan dengan menghentikan secara mendadak dapur-dapur MBG yang telah beroperasi dan melayani masyarakat.
Hal itu disampaikan Tamsil saat menjawab pertanyaan awak media usai menjadi narasumber dalam Diskusi Media Buka Fakta bertajuk “Menata Ulang MBG: Selamat Datang Dapur Sekolah” yang digelar Forum Jurnalis Merdeka (FJM) bersama Mediatrust.id di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Tamsil, langkah cepat Presiden dalam melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan program strategis tersebut berjalan sesuai tujuan.
“Kita melihat kesungguhan yang luar biasa dari Presiden dalam membenahi program ini. Dalam waktu yang sangat singkat beliau masih meninjau langsung pelaksanaan program bersama Kepala Badan Gizi Nasional di Tanjung Priok. Kemudian pada hari yang sama terjadi pergantian dan proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persoalan program. Ini menunjukkan Presiden serius memastikan program berjalan sesuai harapan masyarakat,” kata Tamsil.
Ia mengatakan Presiden memperoleh berbagai masukan dan informasi sebagai bahan evaluasi, termasuk data dari lembaga pengawasan serta sumber-sumber lain yang kredibel. Karena itu, menurutnya, langkah pembenahan yang diambil pemerintah merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola program.
Tamsil menilai MBG bukan sekadar program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun kemandirian bangsa dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
“Dua hal ini sangat mendasar untuk mempercepat pencapaian tujuan nasional, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden ingin melihat masyarakat Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan secara nyata,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap berbagai program ekonomi kerakyatan yang tengah dijalankan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Tamsil juga menyoroti pentingnya memastikan kelompok sasaran utama program tetap mendapatkan pelayanan secara optimal, terutama anak-anak sekolah, balita, serta ibu hamil yang berhak memperoleh akses terhadap makanan bergizi.
Menurut dia, salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan dapur berbasis sekolah dan pesantren. Model tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus memperkuat pengawasan.
“Pesantren yang memiliki ribuan santri sangat memungkinkan mengelola dapur sendiri. Dengan demikian biaya distribusi dapat ditekan dan pelayanan menjadi lebih efektif. Konsep yang sama juga dapat diterapkan di sekolah-sekolah sesuai kapasitas masing-masing,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah pesantren besar yang memiliki ribuan hingga puluhan ribu santri sehingga dapat menjadi pusat pelaksanaan program MBG secara mandiri di lingkungan masing-masing.
Meski demikian, Tamsil menegaskan bahwa pengawasan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program, apa pun model yang dipilih pemerintah.
“Kita belajar dari berbagai program yang pernah mengalami penyimpangan. Karena itu pengawasan harus dilakukan secara maksimal agar tujuan program benar-benar tercapai dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain aspek pelayanan gizi, Tamsil menilai MBG memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak ekonomi yang luas. Program tersebut dapat membuka lapangan kerja, memberdayakan relawan dan tenaga dapur, sekaligus mendorong tumbuhnya pemasok pangan lokal yang lebih mandiri.
Menurutnya, kebutuhan program seharusnya dapat dipenuhi oleh petani, peternak, dan pelaku usaha lokal sehingga menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat.
“Kita harus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Indonesia harus mampu mewujudkan swasembada pangan, bukan hanya beras, tetapi juga telur, daging, sayur-mayur, dan buah-buahan. Desa-desa harus didorong untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun kemandirian pangan nasional. Karena itu, masyarakat perlu didorong agar memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang kuat dalam mengembangkan sektor pertanian dan peternakan.
Mengakhiri keterangannya, Tamsil menegaskan bahwa perbaikan tata kelola MBG harus diarahkan untuk memperkuat program, bukan menghentikannya. Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersedianya makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan mendorong kemandirian pangan sebagai fondasi kesejahteraan bangsa.(red)
