BELITUNG TIMUR – Aliansi Masyarakat Penambang Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menegaskan kehadiran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menjadi poin utama dalam rencana aksi damai yang akan digelar pada 4 Agustus 2026.
Menurut aliansi, aksi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga dialog langsung dengan gubernur dinilai menjadi kunci penyelesaian persoalan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat pemantapan yang digelar di Warkop Pak Syamsu, Desa Lalang, Jumat (31/7/2026) malam. Rapat dihadiri para koordinator dan perwakilan penambang dari berbagai wilayah di Belitung Timur guna mematangkan persiapan teknis sekaligus menyamakan sikap menjelang aksi.
Koordinator Aliansi Masyarakat Penambang Belitung Timur, Rudi Juniwira, mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggu kepastian dari Bupati dan Ketua DPRD Belitung Timur terkait upaya menghadirkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Menurut Rudi, seluruh tuntutan yang akan dibawa massa berada dalam ranah kewenangan Pemerintah Provinsi. Karena itu, kehadiran gubernur dianggap penting agar aspirasi masyarakat penambang dapat didengar dan ditindaklanjuti secara langsung.
“Kami berharap Gubernur dapat hadir dan berdialog langsung dengan masyarakat. Sebab seluruh tuntutan yang kami bawa merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi,” ujar Rudi.
Ia menambahkan, apabila hingga hari pelaksanaan gubernur dipastikan tidak dapat hadir, aliansi akan mengevaluasi bahkan mempertimbangkan pembatalan aksi. Menurutnya, aksi tanpa kehadiran pengambil keputusan dinilai tidak akan efektif menghasilkan solusi.
Di sisi lain, aliansi juga masih membahas secara internal apakah akan menghadiri kegiatan sosialisasi yang dijadwalkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kantor Camat Gantung pada 3 Agustus 2026. Meski demikian, fokus utama aliansi tetap menginginkan dialog langsung dengan Gubernur Babel.
Sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan aksi, surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polres Belitung Timur pada Jumat (31/7/2026).
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk koordinasi sekaligus memenuhi prosedur penyampaian pendapat di muka umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam aksi damai 4 Agustus mendatang, Aliansi Masyarakat Penambang Belitung Timur dijadwalkan menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkaitan dengan kebijakan sektor pertambangan dan kepentingan masyarakat penambang,”pungkas Rudi Juniwira.
Dengan surat pemberitahuan aksi yang telah disampaikan ke pihak kepolisian, seluruh persiapan kini tinggal menunggu kepastian kehadiran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Bagi aliansi, dialog langsung dengan gubernur merupakan tujuan utama aksi damai, bukan sekadar menggelar unjuk rasa.(Red)
