Jakarta – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menuai sorotan tajam.
Pusat riset kebijakan anggaran, Center for Budget Analysis CBA mengungkap adanya indikasi pelanggaran serius dalam pelaksanaan program tersebut.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyoroti adanya dugaan penggunaan alat dapur ilegal, pemalsuan label halal, serta penyalahgunaan logo SNI dan MBG pada produk yang didistribusikan ke masyarakat.
“Program ini seharusnya menjadi bentuk kepedulian negara terhadap gizi anak bangsa. Namun jika benar ada praktik manipulatif seperti ini, maka KPK wajib turun tangan untuk mengusutnya,” tegas Uchok (31/10/2025) dikutip dari Porosjakarta.com
CBA menilai penyimpangan dalam program berbasis APBN itu berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat, mulai dari perencana program hingga pelaksana di lapangan.
“Jangan sampai program yang membawa nama ‘bergizi gratis’ justru menjadi ladang korupsi baru,” tambah Uchok.
Dana Jumbo di Balik Program MBG
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu proyek unggulan pemerintah pusat dengan total alokasi anggaran mencapai Rp71 triliun yang tersebar di berbagai kementerian dan daerah.
Dari jumlah itu, sekitar Rp28 triliun difokuskan untuk penyediaan makanan bagi siswa sekolah dasar dan menengah, sementara sisanya dialokasikan untuk penguatan dapur komunitas, distribusi bahan pangan lokal, serta pelatihan gizi masyarakat.
Namun, besarnya dana tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar setelah muncul dugaan penyimpangan, mulai dari pengadaan alat dapur tanpa izin, penggelembungan harga bahan makanan, hingga kerjasama fiktif antara pihak penyedia dan oknum pejabat pelaksana.
Rentetan Kasus Keracunan Bayangi Program MBG
Dalam beberapa bulan terakhir, rentetan kasus keracunan massal yang melibatkan ratusan siswa sekolah di berbagai daerah kembali memicu kekhawatiran publik terhadap standar keamanan pangan program MBG.
Kasus terbaru terjadi di Bandung, di mana puluhan murid dilaporkan mengalami mual, muntah, dan pusing usai mengonsumsi makanan dari dapur penyedia MBG. Sebelumnya, insiden serupa juga dilaporkan di Depok, Kuningan, dan Semarang, dengan pola kejadian yang hampir sama bahan makanan diduga tidak higienis, proses distribusi tak sesuai standar, dan peralatan dapur tidak memenuhi kelayakan.
Sejumlah dapur penyedia bahkan diketahui beroperasi tanpa izin resmi alias ilegal. Kondisi itu memperkuat dugaan adanya praktik bisnis kotor di balik proyek bergizi gratis yang menggunakan dana jumbo dari APBN tersebut.
