DJITUBERITA,JAKARTA – Koordinator Nasional Poros Muda NU, Ramadan Isa, mendesak aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), untuk melakukan penelusuran menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat.
Menurut Ramadan Isa, program yang digagas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut perlu diawasi secara ketat karena menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar serta menyentuh langsung kepentingan publik.
Ia menilai berbagai persoalan tata kelola yang muncul di lapangan tidak boleh diabaikan dan harus segera mendapat perhatian serius.
“Setelah muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), KPK dan Kejaksaan Agung semestinya berani melakukan penelusuran terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat yang terindikasi memiliki persoalan tata kelola,” kata Ramadan Isa yang akrab disapa Dani, Senin (8/6/2026).
Dani menegaskan, langkah penelusuran hukum bukan untuk menghambat agenda pembangunan pemerintah. Sebaliknya, pengawasan sejak dini diperlukan agar program strategis nasional tidak menjadi ruang bagi praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat.
Menurut dia, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif harus menjadi fondasi utama dalam setiap program yang menggunakan uang rakyat.
Karena itu, berbagai pertanyaan serta keluhan yang berkembang di masyarakat perlu dijawab secara terbuka oleh pihak yang bertanggung jawab.
“Jangan sampai program yang dibangun dengan tujuan mulia justru menghadapi persoalan hukum akibat lemahnya pengawasan. Tata kelola yang buruk berpotensi membuka celah penyimpangan dan pada akhirnya merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, penganggaran, penunjukan pelaksana, hingga mekanisme pengawasan di lapangan.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program prioritas pemerintah.
Lebih lanjut, Dani menilai aparat penegak hukum perlu menjalankan fungsi pencegahan secara aktif, tidak hanya bergerak ketika dugaan pelanggaran telah menimbulkan kerugian negara. Penelusuran sejak dini, kata dia, merupakan bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Poros Muda NU berharap KPK dan Kejaksaan Agung dapat bertindak profesional, independen, dan objektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KDMP dan Sekolah Rakyat. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penyimpangan prosedur, maupun potensi tindak pidana korupsi, maka proses penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
“Program strategis nasional harus dijaga bersama. Pengawasan yang kuat bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan instrumen untuk memastikan tujuan program tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Dani,”tegas Dani.(red)
