Jakarta – Nama Mohammad Jumhur Hidayat kembali mencuat, kali ini bukan sebagai aktivis buruh atau sosok yang berseberangan dengan kekuasaan, melainkan sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam Kabinet Merah Putih.
Penunjukan ini menyimpan ironi politik yang sulit diabaikan. Di masa pemerintahan Joko Widodo, Jumhur pernah merasakan dinginnya jeruji penjara setelah terseret kasus hukum yang kala itu memantik polemik publik. Ia menjadi salah satu figur yang vokal mengkritik kebijakan pemerintah, terutama terkait isu ketenagakerjaan.
Jejak hukum itu bermula pada 2020, di tengah gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Jumhur ditangkap aparat setelah unggahannya di media sosial dinilai mengandung informasi yang memicu keresahan publik.
Ia dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, regulasi yang kerap menuai kritik karena dianggap lentur dan berpotensi menjerat kebebasan berekspresi.
Penahanan tersebut memicu perdebatan luas. Sebagian melihatnya sebagai langkah penegakan hukum, sementara yang lain menilainya sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara kritis. Jumhur sempat mendekam di tahanan sebelum akhirnya dibebaskan melalui proses hukum yang berjalan.
Namun, label sebagai figur yang pernah berhadapan dengan negara telanjur melekat di ruang publik.
Kini, lanskap berubah. Sosok yang dulu berada di luar lingkar kekuasaan justru masuk ke dalamnya.
Politik, sekali lagi, menunjukkan wajahnya yang cair tidak mengenal garis permanen antara kawan dan lawan. Dalam hitungan waktu, oposisi dapat bertransformasi menjadi bagian dari sistem yang dahulu dikritiknya.
Sebagai Ketua Umum KSPSI, Jumhur dikenal lama bergelut di isu buruh dan industrialisasi. Namun, penempatannya di sektor lingkungan hidup
memunculkan tanda tanya: apakah ini bentuk rekonsiliasi politik, kompromi kekuasaan, atau sekadar strategi memperluas basis dukungan?
Langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Jumhur dinilai sebagian kalangan sebagai manuver berani mengakomodasi figur dengan rekam jejak keras sekaligus kontroversial.
Namun di balik itu, publik akan menunggu: apakah Jumhur tetap membawa semangat kritisnya ke dalam kabinet, atau justru larut dalam pragmatisme kekuasaan?
Sejarah politik Indonesia berkali-kali mencatat, mereka yang pernah berada di bawah bisa saja kembali ke atas. Tapi pertanyaannya, di titik mana idealisme berhenti dan kompromi dimulai?.(red)
