Jakarta – Indonesia dinilai belum optimal memanfaatkan peluang pembelian minyak mentah murah dari Iran dan Rusia di tengah pelonggaran terbatas sanksi oleh Amerika Serikat.
Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menilai pemerintah dan PT Pertamina masih terlalu berhati-hati dan cenderung lambat dalam mengambil keputusan strategis terkait peluang tersebut.
“Ketika negara lain mulai bergerak memanfaatkan celah relaksasi ini, Indonesia justru masih dalam tahap memantau. Ini bukan kehati-hatian, tapi kelambanan,” kata Haidar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/3).
Menurut dia, pelonggaran sanksi yang dilakukan Washington bertujuan menjaga stabilitas pasokan energi global di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Kondisi ini membuka ruang terbatas bagi negara-negara importir untuk mendapatkan minyak dengan harga lebih kompetitif.
Namun, Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk memanfaatkan situasi tersebut.
Haidar menegaskan, ketergantungan impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak, kata dia, akan berdampak langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada beban subsidi energi.
“Setiap kenaikan harga minyak akan menekan fiskal dan pada akhirnya berdampak ke masyarakat, baik melalui inflasi maupun potensi kenaikan harga BBM,” ujarnya.
Ia menilai, minyak dari Rusia dan Iran selama ini ditawarkan dengan harga lebih rendah akibat tekanan sanksi internasional. Dalam kondisi relaksasi terbatas saat ini, peluang tersebut seharusnya dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk mengamankan pasokan energi nasional.
Meski demikian, Haidar mengakui adanya risiko geopolitik dan keterbatasan regulasi dalam skema relaksasi tersebut. Namun, ia menekankan bahwa momentum seperti ini bersifat sementara sehingga membutuhkan respons cepat dari pemerintah.
“Masalahnya bukan pada boleh atau tidak, tapi pada keberanian mengambil keputusan dalam koridor hukum internasional yang ada,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya percepatan diplomasi energi serta mandat yang lebih jelas kepada Pertamina untuk melakukan pembelian oportunistik.
Menurut dia, setiap efisiensi dari impor minyak berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah, baik untuk subsidi yang lebih tepat sasaran maupun investasi energi jangka panjang.
“Dalam dunia energi, siapa cepat dia dapat. Jika Indonesia terus menunggu, peluang ini akan diambil negara lain,” pungkas Haidar.(rilis)
