Jakarta – Gagasan pembangunan ekonomi berbasis rakyat kembali mengemuka dalam forum Halal Bihalal Kornas Presidium Pemuda Timur yang digelar di Warung WOW KWB, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/3/2026).
Kegiatan yang semula bernuansa silaturahmi pasca-Idul Fitri ini berkembang menjadi ruang diskusi strategis terkait masa depan pembangunan kawasan Indonesia Timur.
Dalam forum tersebut, Haidar Alwi memaparkan konsep Model Ekonomi Terintegrasi Rakyat sebagai solusi atas paradoks yang selama ini terjadi di Indonesia Timur wilayah yang kaya sumber daya alam namun belum diiringi tingkat kesejahteraan yang memadai.
Menurut Haidar, persatuan tidak cukup dimaknai sebagai simbol, melainkan harus diwujudkan dalam sistem ekonomi yang memberikan akses nyata kepada masyarakat terhadap sumber daya.
“Persatuan harus dibuktikan dalam sistem yang adil. Rakyat harus menjadi pemilik, bukan sekadar penonton dalam proses ekonomi,” ujarnya.
Direktur Haidar Alwi Institute, Sandri Rumanama, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah dan generasi sebagai fondasi membangun kekuatan baru Indonesia, khususnya di kawasan timur.
Sorotan Ketimpangan Indonesia Timur
Haidar Alwi mencontohkan kondisi di Ambon sebagai gambaran nyata ketimpangan struktural. Meski memiliki potensi sumber daya besar, wilayah tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari infrastruktur, konektivitas, hingga layanan publik.
Provinsi Maluku yang didominasi wilayah laut menghadapi tantangan distribusi logistik tinggi, yang berdampak pada mahalnya harga kebutuhan pokok. Tingkat kemiskinan pun masih berada di kisaran 16–17 persen, di atas rata-rata nasional.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi ini dikenal sebagai resource curse, yakni situasi ketika daerah kaya sumber daya justru mengalami keterlambatan kesejahteraan akibat lemahnya tata kelola.
“Ini bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena sistem yang belum tepat,” katanya.
Akar Masalah: Distribusi Nilai Tambah
Indonesia Timur memiliki berbagai potensi strategis, mulai dari cadangan emas di Pulau Buru, gas alam di Blok Masela, hingga kekayaan perikanan dan nikel di Maluku Utara. Namun, struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer menyebabkan nilai tambah lebih banyak mengalir keluar daerah.
Haidar menilai, pola lama yang tidak adil tersebut membuat masyarakat lokal tidak menikmati hasil kekayaan alamnya secara optimal.
“Kekayaan diambil dari daerah, diolah di luar, dan keuntungannya tidak kembali ke rakyat,” tegasnya.
Sebagai solusi, Haidar menawarkan pendekatan sistemik melalui Model Ekonomi Terintegrasi Rakyat. Model ini menekankan integrasi dari hulu ke hilir dengan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan pengelola utama.
Beberapa pilar utama model tersebut meliputi:
– Koperasi berbasis rakyat untuk pengelolaan tambang dan sumber daya lokal secara legal dan profesional.
– Pengembangan energi microgrid guna menjamin pasokan listrik mandiri di wilayah kepulauan.
– Hilirisasi industri lokal agar nilai tambah tetap berada di daerah.
– Digitalisasi koperasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Menurut Haidar, ketersediaan energi menjadi kunci utama dalam mendorong industrialisasi lokal, khususnya di wilayah yang selama ini belum terjangkau sistem listrik terpusat.
“Kita harus membangun sistem utuh dari hulu ke hilir, dengan rakyat sebagai pemilik,” ujarnya.
Haidar menegaskan bahwa Indonesia Timur memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru nasional, selama terdapat keberanian untuk mengubah sistem lama menjadi lebih adil dan inklusif.
“Indonesia Timur tidak kekurangan apa-apa. Yang dibutuhkan adalah sistem yang memastikan kekayaan itu kembali kepada rakyat,” katanya.
Forum ini diharapkan menjadi titik awal konsolidasi gagasan dan gerakan kolektif dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis rakyat di kawasan timur Indonesia.
