Oleh: Eddy Supriadi (mantan birokrat)
PANGKALPINANG,DJITUBERITA.COM –Pilkada ulang Kota Pangkalpinang 2025 bukan sekadar soal siapa yang akan menduduki kursi wali kota. Lebih dari itu, ini tentang siapa yang benar-benar memahami denyut rakyat—mereka yang lelah dengan politik basa-basi, dan mendambakan pemimpin yang berani keluar dari rutinitas kekuasaan demi perubahan nyata.
Hari ini, Pangkalpinang tidak kekurangan pemimpin. Yang dibutuhkan adalah arah baru, sebuah kepemimpinan yang otentik dan bermoral. Bukan sekadar simbol, tapi sosok yang bersedia bekerja di ruang substansi.
Pertarungan Narasi, Bukan Sekadar Angka
Pemilu ini mempertemukan beragam sosok:
- Maulana Aklil, sang petahana;
- Prof. Saparudin, akademisi progresif;
- Roy Ridho Sani, birokrat nasional dengan visi modernisasi;
- Brigjen Ismi, purnawirawan militer dengan agenda kesehatan;
- Achmad Dedy Karnadi, pengusaha pragmatis;
- dan poros independen rakyat, Eka–Radmida.
Mereka semua punya kekuatan. Namun kekuatan sejati dalam demokrasi lokal bukan pada baliho atau statistik survei, melainkan legitimasi ganda—legal dan sosial. Seperti disebut Mouritzen dan Svara (2002), pemimpin lokal harus sah secara administratif, dan diterima secara kultural dan sosial.
Rakyat Tidak Lagi Buta Politik
Warga Pangkalpinang bukan lagi massa mengambang. Mereka tahu membedakan antara pencitraan dan perjuangan. Mereka paham siapa yang hanya muncul saat kampanye, dan siapa yang konsisten hadir bahkan ketika tidak ada pemilu.
Hari ini, warga tak cuma bertanya “siapa yang menang?”, tapi “siapa yang membuat kota ini bergerak maju?”
Antara Mesin dan Misi
Partai politik seperti PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, hingga poros independen akan memainkan peran besar. Tapi rakyat tahu: mesin politik tanpa misi hanya akan menghasilkan kebisingan elektoral yang menjauh dari realitas keseharian.
Ketika elite politik bicara angka dan kalkulasi, warga bicara soal air bersih, biaya hidup, dan masa depan anak-anak mereka. Maka, wali kota ideal bukan sekadar orator andal, tetapi eksekutor nyata, yang berani menyapu korupsi, membuka pintu partisipasi, dan menghidupkan ruang publik yang manusiawi.
Kepemimpinan yang Membebaskan
Yang dibutuhkan Pangkalpinang adalah pemimpin yang membebaskan, bukan membelenggu. Yang merangkul perbedaan, bukan menekannya. Yang menyalakan harapan, bukan memperpanjang luka.
Seorang pemimpin yang bisa dengan jujur berkata:
“Saya tidak tahu segalanya, tapi saya akan belajar bersama kalian.”
Menutup Jalan Lama, Membuka Jalan Baru
Pilkada Ulang 2025 adalah momen langka. Sebuah kesempatan untuk mengganti bukan hanya sosok di pucuk pemerintahan, tetapi juga cara kita memaknai kekuasaan.
Ini bukan sekadar pemilu, ini panggilan untuk membentuk ulang demokrasi lokal. Demokrasi yang tak hanya diatur, tapi dihidupi. Kini saatnya Pangkalpinang membuka jalan baru pembebasan.(*)
