Tutup
Djitu Berita
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
PlayPause
Berita NasionalBerita Utama

Koalisi Aktivis Desak Pj Gubernur DKI, Copot Heru Budi dari Komisaris Utama MRT

267
×

Koalisi Aktivis Desak Pj Gubernur DKI, Copot Heru Budi dari Komisaris Utama MRT

Sebarkan artikel ini
Foto; Ist

Jakarta – Koalisi Aktivis Lawan Nepotisme (KAWAL) mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, untuk segera mencopot Heru Budi Hartono dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta. Desakan ini muncul setelah adanya dugaan pelanggaran nepotisme yang melibatkan Heru dan putrinya, Ghassani Herstanti Putri, yang diduga menempati posisi strategis di perusahaan yang sama.

Ketua Umum KAU KUS Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Joko Priyoski, menyampaikan bahwa posisi Heru Budi Hartono diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aturan tersebut secara tegas melarang hubungan keluarga dalam pengelolaan BUMD di satu daerah.

“Kami akan meminta klarifikasi kepada Direksi PT MRT Jakarta terkait dugaan pelanggaran ini. Jika terbukti benar, kami mendesak Pj Gubernur Jakarta segera mencopot Heru Budi Hartono,” tegas Joko, Sabtu (10/8/2024).

Joko menambahkan, praktik nepotisme di BUMD berpotensi merugikan perusahaan dan daerah. Dari total 1.057 BUMD di Indonesia, hampir separuhnya mengalami kerugian akibat pengelolaan yang tidak profesional. Ia menyoroti bahwa nepotisme kerap menjadi pintu masuk praktik korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar.

“PT MRT Jakarta seharusnya melakukan pembenahan, apalagi Pemprov DKI Jakarta harus menanggung biaya operasional MRT sekitar Rp800 miliar per tahun. Jika dugaan ini dibiarkan, bisa berdampak pada kerugian BUMD tersebut,” ujar Joko.

Jika Heru Budi Hartono tidak mengundurkan diri secara sukarela, KAWAL akan mendesak Pj Gubernur Jakarta untuk mengambil tindakan tegas dengan mencopotnya dari jabatan Komisaris Utama.

Senada, Koordinator Nasional POROS MUDA NU, Ramadhani Isa, turut mengkritisi lemahnya pengawasan dalam pengangkatan direksi BUMD. Ia menilai praktik nepotisme membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan perbaikan tata kelola BUMD agar lebih profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” ujar Ramadhani.

Sekretaris Jenderal KAU KUS Eksponen Aktivis 98 (KEA ’98), Sutisna, menegaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat resmi kepada Pj Gubernur Jakarta, Mendagri, dan Dirut PT MRT Jakarta untuk meminta klarifikasi atas dugaan pelanggaran nepotisme ini.

“Kami mendesak transparansi demi mewujudkan prinsip good governance dan akuntabilitas di BUMD. Kami akan terus mengawal pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme demi mendukung Misi Asta Cita Presiden Prabowo,” tegas Sutisna.(red/*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *