Pangkalpinang,Djituberita.com – Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara, Dr. Abd Harris, S.H., M.Kn., melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada Senin (2/12/24).
Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi kelembagaan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Dr. Harris menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan edukasi publik mengenai hak atas informasi.
“Kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk berbagi pengalaman, memperkuat sinergi kelembagaan, dan mengedukasi masyarakat tentang keterbukaan informasi,” ujarnya.
Ketua KI Babel, Ita Rosita, S.P., C.Med., menyambut antusias kunjungan tersebut. Ia menyoroti tantangan keterbukaan informasi di era digital yang terus berkembang.
“Momentum ini menjadi ajang berbagi praktik baik serta merumuskan strategi bersama demi keterbukaan informasi yang berkualitas. Kami ingin masyarakat semakin memahami hak mereka atas informasi yang transparan,” tuturnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua KI Babel, Rikky Fermana, S.IP., C.Med., C.Par., serta koordinator bidang Fahriani, S.H., C.Med., dan Ahmad Tarmizi, S.P., C.Med.
Agenda utama kunjungan meliputi diskusi mengenai program prioritas kedua lembaga. Topik yang dibahas mencakup edukasi masyarakat, penyelesaian sengketa informasi, dan penguatan layanan informasi yang lebih transparan serta akuntabel.
Ketua KI Babel dan Sumut sepakat bahwa kolaborasi ini penting untuk menghadirkan solusi strategis yang berdampak positif bagi masyarakat.
Sebagai bentuk penghormatan, rombongan KI Sumut dijamu dengan kuliner khas Bangka Belitung, seperti Lempah Kuning, di Warung PC 46, Ketapang, Pangkalbalam, Pangkalpinang.
“Kami sangat menghargai sambutan hangat ini. Selain mempererat hubungan kelembagaan, pengalaman budaya seperti ini sangat berkesan,” ungkap Dr. Harris.
Melalui kunjungan ini, kedua lembaga berkomitmen terus berkolaborasi demi penguatan prinsip keterbukaan informasi publik. Sinergi yang terjalin diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak mereka atas informasi.
Kedua pihak optimistis bahwa langkah ini akan memperkuat peran strategis Komisi Informasi sebagai pengawal keterbukaan di tingkat nasional.(Red/*)
