Bangka Selatan-Djituberita.com,
Kepimpinan Riza-Debby kembali melakukan rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan dalam Kantor Sekretariat Bupati Bangka Selatan pada Rabu (20/3/24) Siang
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi,yang mewakili Bupati Riza Herdavid yang berhalangan hadir.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, memberikan statemen terkait pelantikan tersebut. “Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat struktur pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wabup Debby Singkat.
Pelantikan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pelantikan pejabat baru tersebut juga diharapkan dapat membawa suasana baru dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Bangka Selatan,”lanjut Bupati Riza melalui sambungan telepon terkonfirmasi,Kamis(21/3/24) terkait rotasi pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Bangka Selatan.
Sementara itu,Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Bangka Selatan, Suprayitno, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pelantikan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa pelantikan masih dalam proses berlangsung. “Pelantikan ini merupakan bagian dari rotasi dan promosi jabatan yang rutin dilakukan dalam rangka penyegaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Suprayitno.
Berdasarkan informasi yang diterima dari pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD), terdapat beberapa pejabat yang mengalami perpindahan jabatan. Salah satunya adalah Pak Achmad Ansyori, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kini dipindahkan ke jabatan Kepala Dinas Pemerintahan Desa.
Selain itu, PD Marpaung, yang sebelumnya menjabat di Inspektorat Daerah, kini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati. Sementara itu, Mulyono, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dewan, kini menjabat di Inspektorat keuangan Daerah.(red)
