Jakarta – Ancaman krisis energi global kembali meningkat seiring memanasnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia. Kondisi ini dinilai dapat berdampak langsung pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, mengatakan Indonesia yang masih mengimpor sebagian besar kebutuhan minyaknya perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk menekan konsumsi energi dalam negeri.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan cepat untuk menekan konsumsi energi domestik,” ujar Haidar Alwi dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, salah satu kebijakan yang layak dipertimbangkan adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi pegawai pemerintah maupun sektor swasta non-vital. Kebijakan ini dapat dipadukan dengan percepatan serta perpanjangan cuti bersama Lebaran.
Mobilitas Harian Penyumbang Konsumsi BBM
Haidar menjelaskan, sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional, terutama dari kendaraan pribadi. Mobilitas harian pekerja di kota-kota besar seperti kawasan metropolitan menjadi faktor utama tingginya konsumsi bahan bakar.
Kemacetan lalu lintas, khususnya di wilayah Jabodetabek, juga memperburuk penggunaan BBM karena kendaraan harus berjalan dalam kondisi berhenti dan bergerak secara terus-menerus.
Mobilitas kerja harian menjadi salah satu sumber pemborosan BBM terbesar di Indonesia,” ujarnya.
WFH Berpotensi Kurangi Jutaan Perjalanan Kendaraan
Jika kebijakan WFH diterapkan secara luas pada pekerjaan administrasi yang dapat dilakukan secara digital, jutaan kendaraan dinilai tidak perlu melakukan perjalanan setiap hari.
Beberapa dampak positif yang dapat dirasakan antara lain:
Mengurangi perjalanan kendaraan pribadi dan ojek online
Menurunkan kemacetan yang menyebabkan pemborosan BBM.
Mengurangi perjalanan dinas dan mobilitas sekunder
Pengalaman selama masa pandemi menunjukkan kebijakan WFH mampu menurunkan mobilitas perkotaan secara signifikan.
“Dalam konteks krisis energi, WFH dapat menjadi instrumen penghematan BBM yang cepat dan relatif murah,” kata Haidar.
Percepat dan Perpanjang Cuti Lebaran
Selain WFH, pemerintah juga dinilai dapat mempercepat sekaligus memperpanjang masa cuti bersama Lebaran.
Langkah ini diyakini dapat menurunkan mobilitas masyarakat lebih cepat serta memperlambat kembalinya aktivitas kerja normal setelah Lebaran.
Dengan demikian, konsumsi BBM nasional dapat ditekan dalam periode yang lebih panjang, khususnya saat pasokan energi global sedang tidak stabil.
Kebijakan Cepat Tanpa Infrastruktur Baru
Keunggulan kebijakan ini, lanjut Haidar, adalah dapat diterapkan dengan cepat tanpa memerlukan investasi infrastruktur baru.
Pemerintah hanya perlu mengatur kebijakan yang mencakup:
1. Penerapan WFH bagi ASN dan pegawai swasta non-vital
Operasional normal bagi sektor vital seperti energi, kesehatan, logistik, transportasi, keamanan, dan pelayanan publik.
2. Percepatan serta perpanjangan cuti bersama Lebaran
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan konsumsi BBM dalam waktu relatif singkat karena berkurangnya mobilitas jutaan pekerja.
3. Cegah Kepanikan di SPBU
Haidar juga mengingatkan bahwa dalam situasi krisis energi, kepanikan masyarakat sering dipicu oleh lonjakan permintaan mendadak, bukan semata karena kelangkaan pasokan.
Jika mobilitas masyarakat tetap tinggi saat pasokan terganggu, antrean panjang di SPBU berpotensi terjadi.
“Dengan menurunkan mobilitas melalui WFH dan cuti panjang, tekanan terhadap distribusi BBM dapat dikurangi sehingga membantu menjaga stabilitas pasokan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut sebaiknya bersifat sementara dan diterapkan hanya selama periode darurat energi.
WFH yang dipadukan dengan percepatan dan perpanjangan cuti Lebaran bisa menjadi strategi darurat paling realistis untuk menghemat BBM nasional ketika pasokan energi global sedang tertekan,” pungkasnya.(Ril)
