DJITUBERITA,JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta melontarkan kritik keras terhadap pemerintah menyusul kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang disebut telah menembus Rp16.000 per liter.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda, menilai kenaikan harga BBM di tengah melemahnya daya beli masyarakat menunjukkan pemerintah gagal menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi rakyat dari tekanan ekonomi yang semakin berat.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh terus-menerus menjadikan situasi geopolitik global sebagai alasan atas memburuknya kondisi ekonomi nasional. Kenaikan harga energi, meningkatnya biaya hidup, dan menurunnya daya beli masyarakat merupakan persoalan nyata yang harus segera dijawab dengan langkah konkret.
“Rakyat tidak membutuhkan pencitraan atau janji-janji politik. Rakyat membutuhkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, lapangan kerja yang tersedia, dan kepastian hidup yang layak. Jika pemerintah terus mengabaikan suara rakyat, maka jangan heran apabila kepercayaan publik semakin menurun. Negara harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan membebani rakyat dengan kebijakan yang tidak berpihak,” tegas Deodatus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Deodatus juga mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan setiap krisis ekonomi yang tidak ditangani dengan baik berpotensi memicu gejolak sosial. Karena itu, pemerintah dan DPR diminta membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat serta mengutamakan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dibanding kepentingan politik jangka pendek.
Sementara itu, Sekretaris DPD GMNI DKI Jakarta, Gus Fakhier, menilai lonjakan harga energi tidak bisa dilepaskan dari dampak konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah. Namun, menurutnya, situasi global tersebut justru memperlihatkan lemahnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi dunia.
GMNI DKI bahkan menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedang berada dalam kondisi darurat sehingga pemerintah perlu melakukan langkah penghematan secara menyeluruh.
Atas dasar itu, DPD GMNI DKI Jakarta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sejumlah program prioritas pemerintah yang dianggap membebani anggaran negara, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta Program 3 Juta Rumah Rakyat.
“Program-program populis Prabowo-Gibran ini tidak menyelesaikan krisis ekonomi kita. Di saat APBN kita kolaps dan dunia dihantam sentimen perang Timur Tengah, pemerintah harus realistis. Berhentikan proyek-proyek tersebut agar anggarannya bisa dialokasikan langsung untuk mengembalikan dan memulihkan perekonomian rakyat yang sedang sekarat,” tegas Gus Fakhier.
DPD GMNI DKI Jakarta juga menyoroti masih maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Menurut Deodatus, penderitaan rakyat semakin berat karena berbagai persoalan ekonomi terjadi bersamaan dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.
“Situasi ini membuat rakyat semakin susah. Apabila rakyat marah, jangan salahkan rakyat. Karena pemerintah dan DPR sama sekali tidak mendengar keluh kesah rakyat yang semakin hari semakin sengsara,” ujarnya.
GMNI DKI Jakarta menegaskan bahwa pemerintah wajib kembali pada amanat konstitusi untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, terutama ketika masyarakat menghadapi ancaman kemiskinan, pengangguran, dan menurunnya daya beli.
Organisasi GMNI meminta pemerintah menghentikan ambisi politik jangka pendek dan fokus pada tugas utama negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi. Negara tidak boleh abai ketika rakyat menghadapi ancaman kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Pemerintah harus berpihak kepada rakyat, bukan sekadar menjaga citra politik,” tutup Deodatus.(red)
