DJITUBERITA, JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu ditata ulang untuk memperbaiki berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Namun, perbaikan tersebut tidak boleh dilakukan dengan menghentikan secara mendadak dapur-dapur MBG yang telah beroperasi.
“Tata kelola program harus diperbaiki, tetapi dapur yang sudah berjalan jangan langsung diputus karena justru bisa menimbulkan persoalan baru,” kata Tamsil dalam Diskusi Media Buka Fakta bertajuk Menata Ulang MBG: Selamat Datang Dapur Sekolah yang digelar Forum Jurnalis Merdeka (FJM) bersama Mediatrust.id di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Tamsil, langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Naniek S. Deyang, yang melakukan pembenahan program merupakan langkah positif. Namun, upaya tersebut harus dibarengi dengan tata kelola yang jelas, terutama terkait penghentian atau penangguhan sejumlah dapur MBG.
Ia mengusulkan adanya kategorisasi terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi. Dengan demikian, pemerintah dapat membedakan mana yang perlu diperbaiki dan mana yang masih layak dilanjutkan.
“Kalau yang sudah berjalan tiba-tiba dihentikan, itu akan menjadi masalah baru. Apalagi ada bangunan dan investasi yang sudah terlanjur dibangun,” ujarnya.
Dalam pengawasannya di berbagai daerah, Tamsil mengaku menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Ia juga mendengar adanya dugaan praktik titipan dalam pengelolaan dapur MBG.
“Memang ada benarnya rumor bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menguasai dapur. Karena itu penataan ulang memang diperlukan,” katanya.
Meski demikian, Tamsil menegaskan berbagai persoalan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa program MBG gagal.
Menurut dia, masalah yang muncul lebih banyak berada pada aspek pelaksanaan di lapangan, bukan pada konsep program itu sendiri.
“Semua masalah yang saya lihat berada pada implementasinya. Programnya tetap baik dan memiliki tujuan yang jelas,” ujarnya.
Ia juga menilai kritik terhadap MBG harus tetap diberikan sebagai bagian dari upaya perbaikan. Menurutnya, status MBG sebagai program strategis nasional tidak boleh membuat program tersebut kebal terhadap kritik publik.
“Kalau ada masalah harus diperbaiki karena faktanya memang ada persoalan yang perlu dibenahi. Program ini juga memiliki multiplier effect yang besar, termasuk dalam membuka lapangan kerja,” kata Tamsil.
Lebih lanjut, Tamsil menyebut MBG merupakan bagian dari agenda ekonomi kerakyatan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut, menurut dia, berjalan beriringan dengan sejumlah program lain seperti koperasi merah putih, kampung nelayan, dan rumah subsidi untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Tamsil turut menyoroti tata kelola sumber daya alam dan ekspor mineral strategis. Ia menilai kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan negara masih belum optimal.
“Penerimaan negara masih sekitar 11 persen dari PDB. Masih banyak yang harus dibenahi dalam tata kelola sumber daya alam kita,” ujarnya.
Tamsil menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan meyakini berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah bertujuan mempercepat kemajuan bangsa.
“Di balik program-program strategis itu ada niat untuk mengakselerasi kemajuan bangsa. Saya melihat Presiden Prabowo memiliki niat yang tulus untuk membangun Indonesia,” katanya.(red)
