DJITUBERITA,JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPP GMNI menegaskan bahwa kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sebatas penghematan anggaran secara administratif.
Pernyataan tersebut disampaikan DPP GMNI sebagai respons atas berbagai klaim pemerintah mengenai keberhasilan efisiensi belanja negara, termasuk penghematan sekitar Rp300 triliun melalui pemangkasan belanja yang dinilai kurang prioritas serta langkah evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan mampu menghemat APBN hingga Rp40 triliun.
Di sisi lain, pemerintah juga menyampaikan bahwa kondisi fiskal Indonesia hingga Juni 2026 tetap terjaga. Defisit anggaran per Mei 2026 tercatat sebesar 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan diproyeksikan tetap berada di bawah batas aman 3 persen hingga akhir tahun.
Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPP GMNI, Refi Achmad Zuhair, menilai keberhasilan pengelolaan fiskal tidak boleh hanya diukur dari besarnya penghematan anggaran maupun rendahnya angka defisit.
“Efisiensi jangan sampai dimaknai sebagai sekadar pengurangan belanja negara, melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja publik. Anggaran negara harus diarahkan pada program yang menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat bawah,” ujar Refi dalam keterangannya,Rabu (1/7/2026) di Jakarta.
Menurutnya, keberhasilan fiskal akan kehilangan makna apabila kebijakan efisiensi justru mengurangi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Ia menegaskan, indikator utama keberhasilan pengelolaan APBN seharusnya berbasis pada kesejahteraan manusia (human-centric metrics), bukan semata-mata angka penghematan.
“Ukuran keberhasilan fiskal bukan sekadar mampu menghemat triliunan rupiah. Tolok ukurnya adalah tidak ada lagi masyarakat yang kelaparan, setiap orang dapat tidur dengan tenang karena kebutuhan dasarnya terpenuhi, serta memiliki tempat tinggal yang layak,” tegasnya.
DPP GMNI juga menyoroti penyesuaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan atas dasar efisiensi, seperti pengurangan sasaran penerima manfaat maupun penghentian distribusi pada hari libur. Menurut organisasi tersebut, kebijakan tersebut perlu diawasi secara ketat agar tidak mengurangi tujuan utama program dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.
GMNI menegaskan bahwa APBN merupakan instrumen utama negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, ruang fiskal yang sehat dan dana hasil efisiensi diharapkan dapat dialokasikan secara lebih progresif untuk memperkuat jaring pengaman sosial, mengentaskan kemiskinan ekstrem, menjaga keterjangkauan pangan, serta menyediakan hunian yang layak bagi kelompok masyarakat rentan.
Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak hanya tercermin dalam angka-angka di laporan keuangan negara, tetapi juga dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.(Red)
