Jakarta – Gelombang desakan terhadap aparat penegak hukum kian menguat. Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Pamulang (KBM UNPAM) menuntut pengusutan menyeluruh atas kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus, termasuk membongkar aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada 18 April 2026, KBM UNPAM menegaskan bahwa negara tidak boleh berhenti hanya pada penangkapan pelaku lapangan. Mereka mendesak aparat mengungkap secara terang pihak yang diduga merencanakan dan mengendalikan aksi kekerasan itu.
Desakan tersebut sejalan dengan pernyataan Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pengusutan kasus secara menyeluruh tanpa tebang pilih.
Mahasiswa juga menuntut transparansi penuh terkait motif di balik penyerangan. Mereka menilai kejelasan latar belakang, termasuk kemungkinan adanya kepentingan tertentu, sangat penting untuk mencegah spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang berada di balik peristiwa ini,” tegas KBM UNPAM dalam pernyataannya.
Selain itu, mahasiswa menekankan agar proses hukum berjalan secara terbuka, independen, dan akuntabel. Keterbukaan dinilai menjadi kunci agar publik dapat mengawasi jalannya penegakan hukum tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Dalam tuntutan lainnya, KBM UNPAM juga menyoroti aspek penegakan hukum terhadap pelaku yang berasal dari unsur militer. Mereka meminta agar proses hukum dilakukan melalui peradilan umum dengan merujuk pada mekanisme koneksitas dalam KUHAP, sehingga proses persidangan dapat berlangsung transparan dan dapat diakses publik.
Lebih jauh, mahasiswa menegaskan pentingnya menjaga supremasi sipil dalam sistem demokrasi. Mereka mendesak negara memastikan institusi militer tetap tunduk pada prinsip hukum dan tidak melakukan intervensi terhadap ruang sipil.
Hingga kini, kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus masih menjadi perhatian publik. Tekanan dari berbagai elemen masyarakat terus meningkat, menuntut aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar, termasuk mengungkap aktor intelektual yang diduga berada di baliknya.
Penutup (Sesuai Prinsip UU Pers)
Pemberitaan ini disusun berdasarkan pernyataan resmi pihak terkait. Setiap pihak yang disebut memiliki hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(rilis)
