Tutup
Djitu Berita
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
PlayPause
ArtikelBabelBangka SelatanBerita Utama

Degradasi Sistem Demokrasi di Indonesia

243
×

Degradasi Sistem Demokrasi di Indonesia

Sebarkan artikel ini
Foto-eksklusif.

Opini-Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pihak yang mengkhawatirkan degradasi sistem demokrasi di Indonesia. Penurunan kualitas demokrasi ini dapat diukur melalui berbagai indikator yang menunjukkan penyebabnya.

Artikel ini yang dikemas dengan sudut pandang dan opini ruang redaksi Djituberita com, akan mengulas secara komprehensif indikator-indikator tersebut, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi demokrasi di Indonesia saat ini.

Penurunan Kebebasan Pers:

Salah satu indikator utama yang menunjukkan degradasi demokrasi adalah penurunan kebebasan pers. Laporan dari lembaga internasional seperti Reporters Without Borders mencatat bahwa kebebasan pers di Indonesia mengalami kemunduran.

Banyak kasus di mana jurnalis mengalami intimidasi, kekerasan, hingga ancaman hukum hanya karena melaporkan berita yang dianggap sensitif oleh pemerintah atau pihak berkuasa. Penurunan kebebasan pers ini membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan objektif, yang pada akhirnya melemahkan fungsi kontrol sosial dari pers terhadap pemerintah.

Peningkatan Korupsi:

Indikator lain yang jelas menunjukkan kemunduran demokrasi adalah peningkatan korupsi. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya memberantas korupsi, banyak kasus besar yang menunjukkan bahwa praktik korupsi masih merajalela, terutama di kalangan pejabat tinggi dan politisi. Skandal-skandal korupsi yang terungkap, seperti kasus Jiwasraya dan Asabri, memperlihatkan betapa dalamnya korupsi telah mengakar. Korupsi yang merajalela merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan menghambat upaya pembangunan nasional.

Pelemahan Institusi Hukum:

Pelemahan institusi hukum merupakan indikator penting lainnya. Intervensi politik terhadap lembaga hukum seperti KPK, kejaksaan, dan pengadilan, semakin menguat. Beberapa revisi undang-undang yang kontroversial, seperti Revisi UU KPK, dianggap banyak pihak sebagai upaya melemahkan KPK. Ketidakindependenan institusi hukum ini mengurangi efektivitas penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

Pembatasan Kebebasan Sipil:

Pembatasan terhadap kebebasan sipil juga menjadi tanda degradasi demokrasi. Pemerintah sering kali menggunakan undang-undang yang ada untuk menekan kebebasan berekspresi dan berkumpul. Kasus-kasus penangkapan aktivis dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi damai menunjukkan adanya upaya sistematis untuk membungkam suara kritis. Pembatasan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengurangi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Manipulasi Pemilu:

Manipulasi dalam proses pemilihan umum juga menjadi indikator serius dari degradasi demokrasi. Meski Indonesia secara rutin mengadakan pemilu, berbagai laporan menunjukkan adanya kecurangan, intimidasi pemilih, dan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik tertentu.

Manipulasi ini mencederai prinsip-prinsip pemilu yang bebas dan adil, yang merupakan pondasi dari sistem demokrasi.

Kuatnya Oligarki:

Kuatnya cengkeraman oligarki dalam politik Indonesia juga menjadi indikator penting. Kekuasaan politik yang didominasi oleh segelintir elite dan konglomerat membuat proses pengambilan kebijakan cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Oligarki yang kuat menghambat proses demokratisasi karena mengurangi representasi dan partisipasi publik dalam politik.

Kesimpulan:

Degradasi sistem demokrasi di Indonesia dapat diukur melalui berbagai indikator, mulai dari penurunan kebebasan pers, peningkatan korupsi, pelemahan institusi hukum, pembatasan kebebasan sipil, manipulasi pemilu, hingga kuatnya oligarki.

Semua indikator ini menunjukkan adanya kemunduran yang serius dalam kualitas demokrasi Indonesia. Untuk membalikkan tren negatif ini, diperlukan komitmen yang kuat dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga hukum, media, dan masyarakat sipil, untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Penulis/Editor-Vilzar Djituberita.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *