JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Dugaan kejanggalan dalam pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving senilai Rp124,4 miliar yang berkaitan dengan PT Toba Surimi Industries Tbk menjadi sorotan Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI). Organisasi tersebut mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan audit menyeluruh terhadap proses pemberian dan pencairan kredit, sekaligus meminta aparat penegak hukum (APH) menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hukum.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, secara khusus meminta aparat penegak hukum memeriksa Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, guna memperoleh penjelasan mengenai mekanisme persetujuan kredit, verifikasi dokumen, proses pencairan dana, hingga pengawasan internal terhadap fasilitas pembiayaan tersebut.
Menurut Joko, dugaan kejanggalan dalam pencairan kredit bernilai besar tidak semestinya dipandang sebatas persoalan administratif ataupun sengketa bisnis. Persoalan tersebut perlu ditelusuri secara objektif untuk memastikan apakah seluruh tahapan telah berjalan sesuai ketentuan perbankan dan prinsip kehati-hatian.
Kami mendesak OJK segera melakukan audit investigatif secara independen dan menyeluruh. APH juga harus memeriksa Dirut Bank Mandiri Riduan serta pejabat dan pihak terkait lainnya untuk mengungkap apakah terdapat pelanggaran prosedur, kelalaian pengawasan, penyalahgunaan kewenangan, atau unsur tindak pidana dalam proses pencairan KMK Rp124,4 miliar tersebut,” tegas Joko.
KAMAKSI menilai pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pihak pelaksana teknis. Seluruh mata rantai pengambilan keputusan perlu ditelusuri, mulai dari analisis kelayakan kredit, persetujuan dan otorisasi pencairan, validasi tanda tangan serta dokumen pendukung, hingga pengawasan terhadap penggunaan dan pergerakan dana.
Selain itu, OJK didorong mengevaluasi penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking), manajemen risiko, serta efektivitas sistem pengendalian internal Bank Mandiri.
“Jangan ada pihak kebal hukum! Kami tidak ingin penanganan persoalan ini berhenti pada pemeriksaan staf atau pejabat teknis saja. Direksi harus dimintai penjelasan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya. Jika ditemukan bukti pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses secara transparan dan tanpa tebang pilih,” ujarnya.
KAMAKSI juga meminta OJK menyampaikan perkembangan hasil pengawasan kepada publik secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sekaligus memastikan proses pemeriksaan berjalan profesional dan tidak mengabaikan hak-hak para pihak.
Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan. Integritas perbankan nasional harus dijaga. Kepercayaan publik tidak boleh dikorbankan akibat lemahnya pengawasan dan tidak transparannya penanganan persoalan kredit bernilai besar,” kata Joko.
KAMAKSI menegaskan, desakan pemeriksaan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap individu maupun institusi tertentu. Langkah itu merupakan dorongan agar dugaan kejanggalan pencairan KMK Rp124,4 miliar diungkap melalui pemeriksaan yang objektif, independen, dan berdasarkan ketentuan hukum.
Hingga terdapat hasil pemeriksaan atau putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, seluruh pihak yang disebut dalam persoalan ini tetap harus diperlakukan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.(Rilis)















