DJITUBERITA,BANGKA BELITUNG – Ada ironi besar yang terus menghantui negeri penghasil timah ini. Kekayaan alam yang selama puluhan tahun menghidupi roda ekonomi justru belum sepenuhnya menjelma menjadi kesejahteraan yang dirasakan merata oleh masyarakat.
Rabu malam (2/9/2026), di Bangka Belitung, kegelisahan mengenai masa depan daerah penghasil timah kembali disuarakan Bung Wiwid, tokoh aktivis lokal yang dikenal vokal dan kritis pada eranya dalam menyuarakan berbagai persoalan masyarakat, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bagi Bung Wiwid, persoalannya bukan sekadar berapa harga timah hari ini, di mana lokasi WPR, atau siapa yang mendapatkan izin menambang. Persoalan yang jauh lebih besar adalah bagaimana nasib masyarakat ketika cadangan timah semakin menipis dan ketergantungan terhadap komoditas tersebut tidak segera diakhiri.
Ia menggambarkan kondisi Babel dengan sebuah perumpamaan yang tajam:
“Kita seperti tikus mati di lumbung padi.”
Sebuah daerah memiliki kekayaan alam, tetapi masyarakatnya dinilai belum sepenuhnya menikmati hasil kekayaan tersebut.
Ketika Timah Berhenti Dibeli, Ekonomi Ikut Tersendat
Bung Wiwid melihat ketergantungan terhadap timah telah berlangsung begitu lama.
Ketika pembelian timah terganggu dalam waktu relatif singkat, dampaknya langsung terasa. Para penambang kelimpungan, aktivitas ekonomi ikut melemah, dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari rantai ekonomi pertambangan ikut merasakan tekanan.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan gambaran betapa dalamnya ketergantungan masyarakat terhadap pertambangan.
“Baru satu bulan saja PT Timah tidak membeli timah, penambang sudah kalang kabut. Bagaimana kalau cadangan timah semakin menipis?” ujarnya.
Pertanyaan itu sekaligus menjadi alarm.
Sebab, sumber daya alam bukan sesuatu yang tidak terbatas.
Jika cadangan semakin sedikit dan lahan tambang semakin sulit ditemukan, sementara sektor ekonomi alternatif belum kuat, maka Babel berpotensi menghadapi persoalan ekonomi yang jauh lebih besar.
Karena itu, menurut Bung Wiwid, pemerintah harus mulai berpikir melampaui persoalan timah hari ini.
Berkah atau Petaka?
Pertambangan seharusnya menjadi berkah bagi daerah penghasil.
Namun ketika kekayaan alam tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang paling menikmati hasil kekayaan alam tersebut?
Bung Wiwid menilai ketergantungan terhadap pertambangan telah membentuk pola ekonomi yang sulit diputus.
Ketika timah bergerak, ekonomi bergerak. Ketika timah tersendat, berbagai sektor ikut terdampak.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti ketergantungan yang membuat daerah sulit bergerak mencari sumber kekuatan ekonomi lainnya.
Menurutnya, pemerintah dan DPR harus berani melakukan evaluasi terhadap pola pembangunan Babel selama ini.
Jangan sampai timah yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi petaka ketika cadangannya mulai menipis.
Kerusakan Alam Tak Boleh Menjadi Warisan
Di balik aktivitas pertambangan, ada persoalan lain yang tidak kalah penting: lingkungan.
Bung Wiwid mempertanyakan apakah manfaat ekonomi yang diperoleh daerah benar-benar sebanding dengan dampak ekologis yang harus ditanggung masyarakat.
Kerusakan bentang alam, lahan bekas tambang, persoalan air, banjir dan kekeringan menjadi bagian dari kegelisahan yang ia soroti.
“Kalau panas kita kekeringan, kalau hujan kita kebanjiran,” kritiknya.
Menurut dia, pembangunan tidak boleh hanya menghitung berapa banyak timah yang berhasil dikeluarkan dari bumi.
Pembangunan juga harus menghitung berapa besar biaya sosial dan ekologis yang ditinggalkan.
Sebab, keuntungan ekonomi dapat dihitung dengan angka, tetapi kerusakan lingkungan yang diwariskan kepada generasi berikutnya bisa menjadi beban yang jauh lebih mahal.
Babel Jangan Hanya Menjadi Tempat Mengambil Timah
Kritik Bung Wiwid kemudian mengarah pada persoalan hilirisasi.
Ia mempertanyakan mengapa industri pengolahan dan peningkatan nilai tambah komoditas timah tidak lebih banyak dikembangkan di Bangka Belitung sebagai daerah penghasil.
Menurutnya, hilirisasi di daerah akan memberikan efek berantai terhadap perekonomian.
Industri dapat menciptakan lapangan pekerjaan, membuka peluang usaha baru, menghidupkan industri pendukung, serta meningkatkan potensi penerimaan daerah.
Persoalan ini menjadi semakin penting ketika banyak generasi muda Babel, termasuk lulusan perguruan tinggi, masih menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan.
Di satu sisi daerah memiliki sumber daya alam. Di sisi lain, anak-anak daerah justru harus bersaing mendapatkan pekerjaan dengan ruang industri yang terbatas.
Bung Wiwid menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan DPR.
Kekayaan alam seharusnya menciptakan pekerjaan bagi masyarakat di daerah asalnya, bukan hanya meninggalkan jejak eksploitasi.
Belajar dari Dabo Singkep
Ada satu kekhawatiran yang terus disampaikan Bung Wiwid: jangan sampai Bangka Belitung mengulang cerita daerah tambang yang pernah berjaya, kemudian mengalami kemunduran ketika masa kejayaan komoditasnya berakhir.
Ia menyebut Dabo Singkep sebagai gambaran yang patut dijadikan pelajaran.
Menurutnya, sejarah seharusnya menjadi guru.
Jangan sampai Babel hanya menikmati masa kejayaan ketika timah masih berlimpah, tetapi kebingungan ketika cadangan tersebut semakin sulit ditemukan.
Apa yang akan terjadi setelah timah habis?
Menurut Bung Wiwid, pertanyaan itu harus dijawab sekarang.
Bukan ketika semuanya sudah terlambat.
Babel Sesungguhnya Tidak Hanya Punya Timah
Padahal, Babel memiliki potensi ekonomi lain yang tidak kalah besar.
Laut yang luas.
Perikanan.
Pertanian.
Perkebunan lada dan karet.
Pariwisata.
UMKM.
Ekonomi kreatif.
Semua itu, menurut Bung Wiwid, dapat menjadi fondasi ekonomi baru apabila dikelola dengan serius dan berkelanjutan.
Babel tidak seharusnya melihat timah sebagai satu-satunya jawaban.
Sebab ketika jawaban hanya satu, maka ketika jawaban itu hilang, seluruh sistem ikut terguncang.
Diversifikasi ekonomi harus dimulai sebelum masyarakat dipaksa melakukannya karena timah sudah tidak lagi menjadi tumpuan.
Keadilan bagi Daerah Penghasil
Bung Wiwid juga berharap pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih besar kepada daerah penghasil sumber daya alam.
Menurutnya, masyarakat daerah penghasil berhak mendapatkan manfaat yang adil dari kekayaan alam yang berada di wilayahnya.
Bukan hanya menerima dampak kerusakan lingkungan.
Pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta diversifikasi ekonomi harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang.
Kekayaan alam, menurutnya, jangan berhenti sebagai angka produksi atau nilai ekspor.
Kekayaan tersebut harus berubah menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Pemimpin dan DPR Harus Lebih Peka
Di titik inilah kritik Bung Wiwid menjadi lebih tajam.
Menurutnya, pemimpin daerah maupun wakil rakyat tidak cukup hanya hadir ketika masyarakat berteriak tentang harga timah, WPR, IPR, atau persoalan pertambangan.
Pemimpin harus mampu melihat persoalan 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan.
Termasuk mengantisipasi potensi konflik antara penambang dan nelayan.
Jangan sampai masyarakat penambang dan nelayan terus ditempatkan dalam posisi berhadap-hadapan, sementara akar persoalannya tidak pernah diselesaikan.
Yang dibutuhkan adalah tata kelola sumber daya alam yang adil, transparan, berkelanjutan, serta mampu memberikan ruang hidup bagi seluruh masyarakat.
Jangan Sampai Babel Menjadi Pulau Mati
Pada akhirnya, kritik Bung Wiwid bukan semata-mata penolakan terhadap pertambangan.
Lebih jauh dari itu, ia sedang mempertanyakan arah masa depan Babel.
Apakah daerah ini akan terus hidup dari timah?
Atau mulai berani membangun fondasi ekonomi baru sebelum cadangan timah benar-benar menipis?
Sebab ketika timah habis, yang tersisa bukan hanya lubang-lubang bekas tambang.
Yang tersisa adalah pertanyaan tentang apa yang telah dibangun selama kekayaan itu masih tersedia.
Apakah Babel meninggalkan industri?
Apakah menciptakan lapangan pekerjaan?
Apakah membangun sumber daya manusia?
Apakah memperkuat perikanan, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif?
Atau hanya meninggalkan kerusakan lingkungan dan cerita tentang sebuah daerah yang pernah kaya?
Bung Wiwid mengingatkan agar Babel tidak mengulangi kisah daerah tambang yang kehilangan masa depan setelah sumber daya alamnya terkuras.
Jangan sampai masyarakat Babel menjadi “tikus mati di lumbung padi”—tinggal di atas kekayaan alam sendiri, tetapi tidak mampu menikmati kesejahteraannya.
“Karena itu, pilihan masa depan berada di tangan para pemimpin dan wakil rakyat: terus bergantung pada timah, atau mulai membangun Babel yang tetap hidup ketika era timah berakhir”.(red)
