DJITUBERITA,JAKARTA – Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute sekaligus Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, Ir. R. Haidar Alwi, MT, menilai demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada 12 Juni 2026 terkait kenaikan harga Pertamax, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) telah membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai arah pembangunan nasional. Hal itu disampaikannya di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Haidar Alwi, perdebatan yang berkembang pasca kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni 2026 tidak semestinya berhenti pada persoalan harga bahan bakar semata. Lebih dari itu, perdebatan tersebut perlu diarahkan pada pembahasan mengenai penggunaan APBN, kualitas belanja negara, ketahanan energi, dan strategi pembangunan jangka panjang Indonesia.
“Kita tidak boleh terjebak hanya pada perdebatan mengenai berapa rupiah harga energi hari ini. Yang lebih penting adalah apakah setiap rupiah yang dibelanjakan negara mampu memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membangun kemandirian bangsa untuk puluhan tahun ke depan,” kata Haidar Alwi.
Ia menilai mahasiswa memiliki hak sekaligus tanggung jawab moral untuk mengawasi kebijakan publik. Namun, diskusi mengenai ekonomi nasional akan lebih bernilai apabila menyentuh akar persoalan, bukan hanya gejala yang terlihat di permukaan.
Haidar Alwi mengatakan demonstrasi mahasiswa yang menyoroti kenaikan Pertamax, kondisi fiskal negara, serta keberlanjutan MBG dan Kopdes menunjukkan meningkatnya perhatian generasi muda terhadap isu ekonomi dan pembangunan nasional.
Menurutnya, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan rutin pemerintahan, tetapi juga menjadi alat strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur, dan memperluas kesempatan usaha masyarakat.
Karena itu, kata dia, penilaian terhadap suatu program tidak dapat semata-mata didasarkan pada besar kecilnya anggaran yang digunakan.
“Negara tidak dibangun oleh anggaran yang kecil atau besar. Negara dibangun oleh kemampuan mengubah anggaran menjadi produktivitas, inovasi, kualitas manusia, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa investasi terbesar sering kali ditempatkan pada sektor yang hasilnya tidak langsung terlihat, seperti pendidikan, kesehatan, riset, teknologi, dan pembangunan sumber daya manusia.
Terkait perdebatan mengenai subsidi energi dan investasi sosial, Haidar Alwi menilai keduanya tidak seharusnya dipertentangkan.
Menurut dia, subsidi energi diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan meredam tekanan ekonomi ketika harga energi global meningkat. Namun pada saat yang sama, negara juga perlu terus berinvestasi pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas nasional.
Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis yang tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga berhubungan dengan peningkatan kualitas gizi, kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas generasi mendatang.
Selain itu, program tersebut juga menciptakan efek ekonomi bagi petani, peternak, pelaku usaha pangan, serta UMKM di berbagai daerah.
Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih dinilai memiliki tujuan memperkuat ekonomi lokal, memperluas akses usaha masyarakat desa, serta meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat akar rumput.
“Bangsa yang hanya sibuk memperdebatkan biaya sering lupa menghitung nilai investasi. Padahal sejarah menunjukkan negara maju lahir dari keberanian membiayai manusia, ilmu pengetahuan, produktivitas, dan masa depan,” kata Haidar Alwi.
Haidar Alwi juga menyoroti persoalan ketahanan energi yang menurutnya menjadi akar dari berbagai polemik terkait harga BBM di Indonesia.
Ia mengatakan Indonesia masih menghadapi tantangan berupa tingginya ketergantungan terhadap impor migas di tengah kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Kondisi tersebut membuat perekonomian nasional rentan terhadap gejolak harga energi dunia.
Menurut dia, setiap kenaikan harga minyak global dapat berdampak pada inflasi, nilai tukar rupiah, subsidi energi, hingga ruang fiskal pemerintah.
Dalam konteks global, lanjutnya, energi telah berkembang menjadi isu geoekonomi yang menentukan daya saing suatu negara. Selain kekuatan militer, posisi sebuah negara kini juga ditentukan oleh kemampuannya mengamankan pasokan energi, menguasai teknologi, mengelola sumber daya strategis, dan memperkuat industri nasional.
Karena itu, pembangunan kilang, hilirisasi industri, diversifikasi sumber energi, serta pengurangan ketergantungan impor perlu dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang.
Haidar Alwi menilai aksi mahasiswa pada 12 Juni 2026 dapat menjadi momentum untuk memperluas diskusi publik mengenai hubungan antara energi, fiskal, pembangunan sumber daya manusia, dan arah pembangunan nasional.
Ia menegaskan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, bangsa Indonesia juga perlu membahas persoalan yang lebih mendasar.
“Saya menghormati mahasiswa yang mengingatkan negara agar tidak lalai mengelola APBN. Namun pertanyaan yang lebih besar bukan mengapa Pertamax naik, melainkan mengapa setiap kali harga energi dunia bergejolak kita selalu ikut terguncang.
Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya harga energi hari ini, tetapi kemampuan Indonesia membangun ketahanan energi, kualitas sumber daya manusia, dan kemandirian ekonomi di masa depan,” tutup Haidar Alwi.(tim)
