DJITUBERITA, JAKARTA – Institut Marhaenisme 27 menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di Sekretariat GMNI Jakarta Selatan, Sabtu.Malam 16 Mei 2026.
Kegiatan ini menjadi ruang pendidikan politik sekaligus forum konsolidasi kesadaran publik atas persoalan perampasan tanah adat, penghancuran hutan, dan ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua Selatan.
Film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale itu menyoroti dampak proyek-proyek besar pemerintah dan korporasi di Papua Selatan, mulai dari food estate, perkebunan tebu, hingga ekspansi sawit yang disebut mengubah tanah ulayat menjadi kawasan industri.
Judul Pesta Babi diambil dari tradisi budaya masyarakat adat Papua yang menjadikan pesta babi sebagai simbol kehormatan, persaudaraan, dan hubungan spiritual dengan tanah leluhur.
Dalam film tersebut, perusakan hutan dipandang bukan sekadar krisis lingkungan, melainkan ancaman langsung terhadap identitas budaya masyarakat adat.
Perwakilan Divisi Kajian dan Publikasi Institut Marhaenisme 27, Dhiva, menegaskan kegiatan itu lahir dari kesadaran bahwa pendidikan politik merupakan alat perjuangan rakyat.
“Ini bagian dari usaha rakyat untuk merebut kembali kedaulatan dalam arti paling mendasar, sekaligus pendidikan politik terkait persoalan yang terjadi di Indonesia,” ujar Dhiva dengan nada bergetar melihat kondisi bangsa NKRI tercinta ini.
Diskusi dipandu Miftah dari Institut Marhaenisme 27. Ia membuka forum dengan menyanyikan penggalan lagu Papua Bukan Merah Putih sebagai kritik terhadap perlakuan negara terhadap rakyat Papua.
Menurutnya, praktik ekstraktivisme yang kini terjadi di Papua Selatan bukan fenomena baru. Ia menyebut pola serupa telah berlangsung puluhan tahun di berbagai wilayah Indonesia dan kini kembali diperluas lewat dalih ketahanan pangan dan energi nasional.
“Selama tiga puluh tahun terakhir praktik ini berpindah-pindah dari Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. Kini kembali dikencangkan atas nama ketahanan pangan dan energi, yang ujungnya tetap sama: masyarakat adat diusir dari tanahnya sendiri,” tegas Miftah.
Pemantik diskusi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sandi, mengungkapkan bahwa pemutaran film Pesta Babi di sejumlah daerah justru mendapat tekanan dan pelarangan. Ia menilai situasi tersebut menunjukkan ancaman serius terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi.
“Pelarangan pemutaran film ini menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap ruang demokrasi kita, baik sekarang maupun ke depan,” tegasnya.
Sandi juga menyoroti ancaman ekologis proyek PSN di Papua Selatan yang disebut berpotensi mengubah fungsi lebih dari dua juta hektare hutan.
“Bukan hanya masyarakat adat yang terpinggirkan, ekosistemnya juga akan hancur. Keanekaragaman hayati, flora, dan fauna di sana terancam lenyap,” ujarnya.
Sementara itu, Rika dari Partai Hijau Indonesia menilai film tersebut menjadi pengingat bahwa praktik kolonialisme terhadap Papua belum benar-benar berakhir. Ia mengaitkan simbol salib merah dalam pembuka film dengan sejarah penolakan masyarakat adat terhadap perusahaan tambang di Papua Pegunungan sejak dekade 1970-an.
“Adegan Salib Merah mengingatkan saya pada penolakan masyarakat Papua terhadap perusahaan-perusahaan besar sejak tahun 1970-an. Namun sampai hari ini, eksploitasi itu masih berlangsung,” tutur Rika.
Diskusi berlangsung terbuka dan diwarnai pertukaran pandangan dari peserta nobar. Pada penutupan acara,
Direktur Eksekutif Institut Marhaenisme 27, Deodatus Sunda Se, menyerukan pentingnya membangun kesadaran kolektif untuk melawan dominasi korporasi, oligarki, dan imperialisme atas tanah rakyat. (tim)
“Mari rebut kembali kedaulatan rakyat yang dirampas korporasi, oligarki, dan imperialisme,” serunya.
Ia menutup kegiatan dengan pekikan:
“Papua bukan tanah kosong!”
