Jakarta – Ancaman penurunan permukaan tanah di wilayah Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa kini dinilai sudah memasuki fase darurat lingkungan. Presidium Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP), Joko Priyoski, mendukung penuh langkah Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyoroti serius persoalan tersebut, khususnya di DKI Jakarta.
Joko menegaskan, eksploitasi air tanah secara masif selama puluhan tahun menjadi salah satu penyebab utama penurunan muka tanah yang kini terus mengancam wilayah pesisir utara Jawa.
“Jakarta tidak bisa terus bergantung pada air tanah. Jika eksploitasi ini dibiarkan, maka yang kita hadapi bukan sekadar banjir rob, tetapi ancaman tenggelamnya kawasan pesisir secara perlahan,” ujar Joko dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, masyarakat perlu mulai mengurangi penggunaan sumur bor dan beralih ke layanan air bersih perpipaan sebagai solusi jangka panjang. Ia menyebut persoalan ini tidak lagi bisa dianggap isu teknis biasa, melainkan ancaman serius terhadap keselamatan lingkungan dan masa depan kota-kota pesisir.
Pernyataan tersebut merespons paparan AHY dalam rapat koordinasi perlindungan pesisir Pantura Jawa yang mengungkap penurunan permukaan tanah di Jakarta dan Semarang telah mencapai 15 hingga 20 sentimeter per tahun. Kondisi itu bahkan disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai ancaman serius yang membutuhkan langkah cepat dan terukur.
Joko menilai dampak penurunan tanah saat ini sudah nyata dirasakan masyarakat. Sejumlah kawasan pesisir mengalami banjir rob berulang, kerusakan infrastruktur, jalan amblas, hingga retaknya bangunan permukiman warga.
“Ini bukan lagi ancaman masa depan. Dampaknya sudah terjadi di depan mata. Jika tidak ada pembatasan penggunaan air tanah, maka risiko kerusakan lingkungan akan semakin sulit dikendalikan,” tegasnya.
Aktivis yang juga Ketua Umum DPP KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi) itu menilai pemerintah daerah harus lebih agresif memperluas jaringan air bersih perpipaan agar masyarakat memiliki alternatif yang layak dan terjangkau.
Ia juga meminta seluruh pihak tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi turut membangun kesadaran publik mengenai bahaya eksploitasi air tanah berlebihan.
Selain penurunan muka tanah, Joko mengingatkan kawasan Pantura Jawa juga menghadapi ancaman kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim global. Kombinasi dua persoalan tersebut dinilai dapat mempercepat hilangnya wilayah daratan pesisir apabila tidak segera ditangani.
Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut fenomena penurunan tanah sebagai “silent killer” atau pembunuh senyap. Fenomena ini terjadi akibat pengambilan air tanah berlebihan, pemadatan alami sedimen, serta tingginya beban bangunan di kawasan perkotaan.
Periset BRIN, Joko Widodo, mengungkapkan wilayah Pantura seperti Jakarta, Pekalongan, hingga Demak menjadi daerah paling rentan terdampak penurunan tanah. Tanpa mitigasi yang serius, ancaman hilangnya kawasan pesisir diperkirakan akan semakin besar dalam beberapa dekade mendatang.
Dalam paparannya, AHY juga mengungkapkan kenaikan muka air laut saat ini mencapai sekitar 0,8 hingga 1,2 sentimeter per tahun. Kondisi tersebut memperbesar ancaman banjir rob yang selama ini terus menghantui wilayah pesisir utara Pulau Jawa.
Joko pun mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperluas cakupan layanan air bersih perpipaan di Jakarta menuju target 100 persen layanan air bersih.
“Langkah pemerintah membangun sistem air bersih perpipaan harus didukung bersama. Memang ada dampak pembangunan yang dirasakan sementara, tetapi tujuan besarnya adalah menyelamatkan lingkungan dan masa depan masyarakat pesisir,” pungkasnya.(Rilis)
