Toboali,Bangka Selatan – Pemerhati sosial Bangka Selatan, Matoridi menyampaikan keprihatinannya terhadap wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia di bawah struktur kementerian. Ia menilai gagasan tersebut berpotensi melemahkan sendi-sendi strategis negara dan membuka ruang perpecahan bangsa.
Hal itu disampaikan Matoridi kepada awak media di Toboali, Bangka Selatan, Senin (2/2/2026). Menurutnya, wacana tersebut tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan patut dicurigai sebagai bagian dari skenario besar yang mengarah pada pelemahan institusi negara.
Ini bukan sekadar wacana administratif. Terlihat jelas ada invisible hand yang mendorong arah kebijakan ini. Polanya mengarah pada kolonialisme wajah baru yang ingin melemahkan pilar-pilar penting negara,” ujar Matoridi.
Ia menegaskan, kepolisian merupakan salah satu institusi strategis bangsa yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat dan memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dalam sistem ketatanegaraan, Polri merupakan bagian dari unsur penegakan hukum yang sejajar dengan Kejaksaan dan Mahkamah Agung.
Matoridi mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar dengan potensi sumber daya alam, jumlah penduduk, posisi geografis, serta kekuatan geopolitik yang sangat diperhitungkan di tingkat regional maupun global.
Dalam situasi dunia yang sedang tidak stabil, konflik dan ketegangan antarnegara besar dinilai sangat memengaruhi arah kebijakan global, termasuk kawasan Asia dan Asia Tenggara.
Indonesia saat ini dipandang sebagai barometer stabilitas regional. Posisi kita strategis dan sangat menentukan arah kebijakan kawasan. Justru karena itulah, ada upaya-upaya sistematis untuk melemahkan pilar-pilar penting bangsa agar pengaruh asing lebih mudah masuk dan mendominasi arah kebijakan nasional ke depan,” jelasnya.
Menurut Matoridi, salah satu pintu masuk pelemahan tersebut adalah dengan mereduksi peran dan kemandirian institusi kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.
Kepolisian adalah separuh napas dan garansi kamtibmas yang sistemik, karena berhadapan langsung dengan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Jika institusi ini dilemahkan, maka potensi kekacauan dan instabilitas nasional terbuka lebar,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam narasi yang justru melemahkan institusi negara. Sebaliknya, masyarakat diharapkan mendukung tugas-tugas kepolisian demi terciptanya persatuan sikap dan kesadaran kolektif bangsa.
Kamtibmas adalah kebutuhan dan kepentingan kita bersama, bukan semata tugas polisi. Setiap warga negara, sesuai peran dan profesinya masing-masing, memiliki tanggung jawab menjaga harmoni sosial, kekompakan, dan solidaritas di tengah masyarakat,” katanya.
Matoridi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kekuatan sebuah negara berawal dari kekuatan kebersamaan, rasa memiliki, dan semangat membangun bangsa secara kolektif.
Jika kita ingin Indonesia tetap kokoh, kuat, bersatu, dan tangguh, maka seluruh unsur bangsa harus bersinergi menjaga stabilitas dan keutuhan negeri yang sama-sama kita cintai ini,” pungkasnya.
