Jakarta – Pernyataan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengenai penugasan TNI untuk menjaga kilang minyak serta rencana penambahan personel di tiga daerah menuai kritik dari kalangan aktivis. Langkah tersebut dinilai berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Edgar Joshua Silalahi, menegaskan bahwa pengamanan objek vital negara bukan merupakan ranah operasi TNI. Menurutnya, negara memiliki mekanisme tersendiri melalui aparat kepolisian dan satuan pengamanan internal di tiap objek vital.
“Ini negara masih menghormati supremasi sipil atau tidak? Ranah pengamanan itu bukan ranah operasi TNI. Objek vital negara punya security sendiri dan ada polisi. Menhan jangan sembarangan dong ngatur negara,” ujar Edgar dalam keterangan tertulis,(25/11/2025).
Ia menilai pernyataan Menhan yang menyebut pengamanan objek vital sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan kekeliruan. Edgar menegaskan tidak ada aturan yang secara jelas menempatkan kilang minyak atau objek vital negara sebagai domain OMSP.
“Tidak ada dasar hukum. UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI hanya memuat 14 pasal, dan RUU revisinya 16 pasal. Tidak ada satu pun yang secara eksplisit menyebut objek vital negara atau kilang minyak masuk OMSP. Jadi beliau harus menarik pernyataan itu,” tegasnya.
Edgar juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menegur Menhan agar tidak bertindak melampaui kewenangan sipil. Ia menilai kecenderungan pendekatan militeristik mulai tampak dalam kebijakan Menhan sejak dilantik.
“Kami meminta Presiden menegur Menteri Pertahanan agar tidak mem-militerisasi ranah sipil. Jika dibiarkan, pasti muncul gelombang protes rakyat karena ranah sipil mulai diambil alih oleh aparat militer,” ujarnya.
Menurutnya, semangat reformasi terkait pembagian jelas antara ranah sipil dan militer mulai terganggu sejak Sjafrie memimpin Kementerian Pertahanan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan keresahan baru di tengah publik,”tutupnya.
