DJITUBERITA – BANGKA SELATAN, Proyek pembangunan Kawasan Industri Sadai (KIS) di Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menghadapi sorotan tajam dari Komisi VII DPR-RI.
Sejumlah wakil rakyat mempertanyakan kelancaran dan transparansi proyek ini, yang sebelumnya sudah menjadi perhatian lewat panggilan pimpinan perusahaan pengembang oleh Komisi VII DPR-RI di Jakarta. Rabu (15/11/2023)
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di gedung DPR-RI pada Senin, 20 Juni 2023, pimpinan Komisi VII DPR-RI, Sugeng Suparwoto, bersama anggota Komisi VII, termasuk Bambang Patijaya dari dapil Bangka Belitung,
Turut hadir. RDP ini juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perindustrian, yakni Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) serta Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE).
Bambang Patijaya, anggota DPR-RI dari fraksi Golkar, menyampaikan bahwa tugas Komisi VII adalah mengawal seluruh proyek strategis nasional di Indonesia. “Komisi VII selalu mengawal program pemerintah dalam fungsi pengawasan sebagai kemitraan. Jadi, bagaimana menjalankan transformasi ekonomi tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam jawabnya Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA), Yanto Purba selaku pengembang KIS Basel, memaparkan bahwa pihaknya telah merencanakan penetapan tata ruang terpadu (RDTR) sebagai Kota Baru. Yanto mengklaim bahwa perencanaan tata ruang untuk KIS Basel mendapat prestasi terbaik di tingkat nasional.
Namun, Yanto menghadapi pertanyaan dan kritik tajam dari Bambang Patijaya terkait kelanjutan proyek KIS Basel. Pihak KPAII Kemenprin menyatakan bahwa proyek KIS Basel tidak masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).
Selama RDP, Yanto Purba menyatakan bahwa pihaknya sudah merencanakan RDTR dan telah mendapatkan prestasi terbaik di tingkat nasional. Namun, Adian Napitupulu, anggota Komisi VII dari fraksi PDIP, menyoroti kurangnya informasi mengenai investor yang terlibat dalam proyek ini.
Dirut PT RBA mengakui bahwa saat ini belum ada investor yang terlibat dalam proyek KIS Basel karena kendala sumber sarana air baku. Meski anggaran untuk Reservoir Air System mencapai Rp 75,4 miliar lebih dari APBN 2023, Yanto Purba mengklaim menggunakan sisa anggaran lelang proyek tahun ini.
Namun, Adian Napitupulu menilai bahwa proyek KIS Basel tampaknya tidak memiliki perencanaan yang jelas dan menyatakan keprihatinannya. Ia membandingkannya dengan perusahaan lain seperti Wedabay yang telah memiliki perencanaan matang dan investor yang terlibat sebelum memulai pengembangan kawasan industri.
Adian mengungkapkan bahwa investasi sangat penting, dan khawatir proyek ini akan mangkrak jika tidak ada investor yang berpartisipasi. Dirut PT RBA menyatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan informasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan sedang dalam proses pengurusan regulasi.
Saat anggota Komisi VII, Adian Napitupulu, mempertanyakan nama-nama investor yang terlibat, Yanto Purba menyatakan bahwa investor sudah ada, tetapi sengaja tidak diungkapkan. Adian menilai bahwa proyek KIS Basel tampak kurang transparan dan menyuarakan kekhawatiran akan pembangunan yang terhambat akibat kurangnya investor.
Lebih lanjut, Adian juga menyoroti rencana pembangunan pabrik peleburan biji timah di KIS Basel yang tidak memiliki perencanaan yang jelas dan tidak mencantumkan nama-nama perusahaan investor. Dirut PT RBA akhirnya mengakui bahwa investor untuk KIS Basel sudah ada, namun tidak merinci nama-nama perusahaan tersebut.
Namun, pernyataan dari Dirut PT RBA kembali menjadi kontroversi karena terjadi perbedaan informasi antara yang diungkapkan dalam rapat dan keterangan yang terdokumentasi. Penyelidikan tim KBO Babel sedang berupaya untuk memastikan fakta-fakta yang berkembang dalam proyek KIS Basel, dan telah berusaha mengkonfirmasi hal ini langsung dari pihak terkait.
Kesimpulan dari RDP ini menunjukkan bahwa proyek KIS Basel menghadapi tantangan serius, termasuk ketidakjelasan mengenai investor, perencanaan proyek, dan kelanjutan pelaksanaan. Dengan proyek senilai ratusan triliun ini menuai kontroversi, nasibnya yang tidak pasti menciptakan ketidakpastian dalam pembangunan infrastruktur di Bangka Selatan. Dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk Komisi VII DPR-RI, pemerintah daerah, dan perusahaan pengembang, proyek KIS Basel akan terus menjadi fokus perhatian hingga penyelesaian akhirnya. (red)
Sumber : KBO Babel
