DJITUBERITA,BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Capaian ini menjadi raihan WTP ke-10 secara berturut-turut, sekaligus menegaskan konsistensi Pemkab Bangka dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Opini WTP tersebut diumumkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Flora Anita Diassari, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Bangka Belitung, Rabu (24/6/2026).
LHP diterima oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin bersama Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi.
“Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pemkab Bangka meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini berarti Pemkab Bangka telah memperoleh Opini WTP sebanyak sepuluh kali berturut-turut,” ujar Flora Anita Diassari.
Wakil Bupati Bangka Syahbudin menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas serta menjalankan tata kelola keuangan sesuai regulasi yang berlaku.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim BPK RI Perwakilan Bangka Belitung atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Syahbudin menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami berharap BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung terus memberikan bimbingan dan arahan agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi, menegaskan bahwa capaian Opini WTP merupakan prestasi penting. Namun yang lebih utama adalah memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dengan mencermati seluruh rekomendasi BPK agar kelemahan yang ditemukan tidak kembali terulang pada tahun-tahun mendatang.
“Kami akan memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti sehingga pengelolaan APBD semakin efektif dan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bangka,” ujar Jumadi.
Acara penyerahan LHP turut dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Kepala Inspektorat, Kepala BPPKAD, serta jajaran tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
