Jakarta – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jakarta Utara melontarkan sikap tegas atas pernyataan bernada cacian yang beredar di ruang publik dan menyeret nama Jenderal Dudung Abdurachman.
GP Ansor menilai, serangan verbal tersebut tidak hanya melampaui batas etika, tetapi juga berpotensi merusak kualitas demokrasi dan kohesi sosial.
Ketua GP Ansor Jakarta Utara, Muh Sufyan Hadi, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh dijadikan tameng untuk merendahkan martabat seseorang, apalagi di ruang publik yang konsumtif dan mudah ditiru.
“Kritik itu sah, bahkan penting dalam demokrasi. Tapi ketika berubah menjadi cacian, itu bukan lagi kritik, itu perusakan ruang publik,” ujar Sufyan dalam keterangan tertulis masuk ke redaksi Rabu Malam (6/5/2026).
Ia menekankan, kritik terhadap figur publik, termasuk Dudung, harus disampaikan secara proporsional, berbasis fakta, dan konstruktif. Menurutnya, narasi yang menyerang personal hanya akan memperkeruh situasi dan memicu polarisasi yang semakin tajam.
Lebih jauh, Sufyan menyoroti peran tokoh agama sebagai penuntun moral. Ia menyebut penggunaan bahasa kasar dan merendahkan justru bertolak belakang dengan moral tanggung jawab.
“Tokoh agama seharusnya menyejukkan, bukan memanaskan. Jika yang muncul justru provokasi, itu berbahaya karena bisa ditiru oleh generasi muda,” katanya tegas.
Di tengah meningkatnya tensi perbedaan pandangan politik, Ansor mengingatkan pentingnya menjaga etika komunikasi publik. Ruang demokrasi, kata Sufyan, membutuhkan narasi yang menyatukan, bukan memecah.
Muh Sufyan Hadi, juga menegaskan bahwa seluruh kader di Indonesia Gerakan Pemuda (GP) Ansor harus berjiwa kritis demi bangsa dan negara.
Sikap kritis itu bukan untuk memperkeruh keadaan, melainkan memastikan demokrasi berjalan sehat, beradab, dan tetap dalam koridor persatuan nasional.
Sufyan mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh agama dan pemuda untuk menahan diri dan mengedepankan adab dalam menyampaikan pendapat.
“Kritik boleh keras, tapi adab dan persatuan tidak boleh runtuh,” ujarnya.
Sebelumnya, mantan pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, melontarkan pernyataan yang menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto terkait isu “Indonesia Gelap”. Dalam pernyataannya di kanal YouTube Islamic Brotherhood Television, Rizieq menyebut adanya pengaruh sosok yang ia juluki “Jenderal Baliho”.
Julukan tersebut diduga mengarah pada Dudung, merujuk pada kebijakannya di masa lalu saat menertibkan atribut FPI. Dudung sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam konteks penegakan aturan setelah organisasi tersebut dibekukan pemerintah.
Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya memengaruhi narasi pidato Presiden.
“Tidak ada kaitannya dengan saya. Jangan dipelintir seolah-olah saya yang berada di balik itu,” ujar Dudung di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Dudung menutup dengan pesan yang menekankan pentingnya menjaga keteduhan dalam kehidupan berbangsa.
“Bangun bangsa ini dengan ketenangan. Jangan saling memfitnah dan mencurigai,” katanya.(Tim)
