DJITUBERITA,JAKARTA – Ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Kalimantan Timur, foto Gubernur Rudy Mas’ud bersama istrinya di Singapura beredar luas dan memantik kritik. Di tengah persoalan kebakaran yang membutuhkan penanganan serius, perjalanan tersebut menjadi sorotan dan memunculkan pertanyaan tentang sensitivitas kepemimpinan serta prioritas pemerintah daerah saat masyarakat menghadapi ancaman bencana.
Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Rudy.
Organisasi itu juga meminta pemerintah mempertimbangkan penonaktifan sementara apabila ditemukan pelanggaran dan terdapat dasar hukum yang memadai.
Polemik mencuat setelah foto Rudy bersama istrinya di Singapura beredar di media sosial pada 12 Oktober 2026. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik di tengah penanganan karhutla dan dampak kabut asap di Kalimantan Timur.
Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diberitakan pada 13 Oktober 2026, perjalanan Rudy bertujuan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Pemprov menyatakan biaya pemeriksaan menggunakan dana pribadi.
Perjalanan itu disebut telah memperoleh persetujuan lisan dari Menteri Dalam Negeri, sementara permohonan tertulis diproses secara paralel. Rudy juga dilaporkan telah kembali menjalankan agenda pemerintahan di Kalimantan Timur.
KAMAKSI Desak Presiden Prabowo Evaluasi Gubernur Kaltim
Ketua Umum KAMAKSI, Joko Priyoski,.dalam keterangan pers, Rabu (14/10/2026), mengatakan polemik tersebut tidak semestinya dipandang sebatas kontroversi di media sosial.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan penanganan karhutla berjalan efektif dan perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas.
“Ketika masyarakat menghadapi ancaman karhutla, kabut asap, dan dampak lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas ekonomi, seorang gubernur dituntut menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan memiliki kepekaan sosial.
Publik berhak mempertanyakan prioritas pemerintah ketika situasi seperti ini terjadi,” kata Joko.
Ia meminta Presiden Prabowo memastikan pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, termasuk dalam mengoordinasikan penanganan kebakaran, mengerahkan sumber daya, dan memenuhi kebutuhan warga terdampak.
“Kami tidak mempersoalkan hak pribadi seseorang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Yang kami soroti adalah tanggung jawab publik dan bagaimana pemerintah memastikan penanganan bencana tidak terganggu,” katanya.
Luas Karhutla Tercatat 8.559 Hektare
KAMAKSI juga menyoroti data penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Berdasarkan laporan harian BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk Senin, 12 Oktober 2026, akumulasi luas lahan terbakar tercatat sekitar 8.559,61 hektare.
Laporan tersebut juga mencatat 1.203 titik panas dan 11 titik kebakaran yang ditangani pada hari pelaporan, disertai pengerahan personel lintas unsur.
Data itu menunjukkan pentingnya upaya penanganan yang terukur, mulai dari pencegahan dan pemadaman hingga pemantauan kualitas udara serta perlindungan kesehatan masyarakat yang berisiko terdampak asap.
KAMAKSI meminta pemerintah pusat memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah berjalan efektif. Evaluasi, menurut organisasi tersebut, perlu mengacu pada indikator objektif, seperti kesiapan perangkat daerah, efektivitas penanganan kebakaran, respons terhadap kebutuhan masyarakat, dan kepatuhan terhadap prosedur administrasi pemerintahan.
Di tengah situasi tersebut, beredarnya foto Rudy bersama istrinya di Singapura memperbesar sorotan terhadap kepemimpinan pemerintah provinsi.
Kritik yang berkembang tidak hanya berkaitan dengan perjalanan ke luar negeri, tetapi juga menyangkut persepsi publik mengenai kehadiran dan tanggung jawab kepala daerah ketika wilayahnya menghadapi bencana.
Meski demikian, penilaian terhadap pelaksanaan tugas gubernur perlu didasarkan pada fakta mengenai penanganan karhutla, pembagian kewenangan, serta pelaksanaan koordinasi pemerintahan, bukan semata-mata pada foto yang beredar.
Memastikan pemeriksaan administratif secara transparan, termasuk memverifikasi prosedur perjalanan luar negeri dan persetujuan yang disebut telah diberikan.
Memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan karhutla serta perlindungan kesehatan masyarakat.
Mempertimbangkan penonaktifan sementara apabila ditemukan dasar hukum yang memadai, dengan mengikuti kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Memastikan masyarakat memperoleh informasi terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penanganan karhutla serta hasil evaluasi pemerintah.
Joko mengatakan desakan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ia berharap persoalan ini tidak mengalihkan perhatian dari kebutuhan utama masyarakat, yakni penanganan karhutla, perlindungan kesehatan, dan pemulihan lingkungan.
Rakyat membutuhkan pemerintah yang tanggap, bukan sekadar penjelasan setelah muncul polemik. Presiden harus memastikan setiap pejabat publik menjalankan amanahnya secara profesional, transparan, dan berpihak pada keselamatan masyarakat,” ujarnya.
KAMAKSI menyatakan akan terus mendorong pengawasan terhadap penanganan karhutla, termasuk pencegahan kebakaran berulang, pengawasan penyebab kebakaran, pemulihan lingkungan, dan perlindungan warga terdampak.
Polemik perjalanan Rudy ke Singapura kini menempatkan dua hal dalam sorotan publik: penjelasan mengenai prosedur perjalanan kepala daerah dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani bencana. Keduanya membutuhkan kejelasan agar penilaian publik tidak berhenti pada foto yang beredar, tetapi juga mencakup kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Catatan redaksi: Desakan evaluasi dan penonaktifan merupakan sikap KAMAKSI, bukan keputusan pemerintah. Data karhutla dan keterangan mengenai prosedur perjalanan perlu diverifikasi melalui dokumen atau sumber resmi.
Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi Gubernur Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.(rilis)
