Jakarta – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait dugaan berbagai praktik korupsi yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang (TUBA), Lampung.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai banyaknya kasus dugaan korupsi yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir menjadi sinyal kuat adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan di daerah tersebut.
“Indikasi kuat di Kabupaten Tulang Bawang ini ada gurita korupsi. Hal itu terlihat dari munculnya berbagai kasus, mulai dari dugaan korupsi di Bawaslu Tulang Bawang, manipulasi subsidi BBM, hingga sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Jojo, sapaan akrabnya, di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Menurut aktivis antikorupsi tersebut, laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada akhir tahun 2025 juga disebut menemukan adanya indikasi penyimpangan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
“Atas berbagai persoalan tersebut, kami mendesak KPK RI segera memanggil dan memeriksa Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, serta Sekda Ferli Yuledi selaku pimpinan tertinggi pengguna anggaran di daerah tersebut,” tegasnya.
Jojo menegaskan, KAMAKSI tidak akan tinggal diam terhadap dugaan praktik korupsi yang dinilai merugikan masyarakat dan menghambat kesejahteraan rakyat di daerah.
“Kami mendukung penuh langkah KPK RI untuk mengusut setiap dugaan praktik korupsi tanpa pandang bulu. Sekecil apa pun kerugian negara yang ditemukan BPK wajib ditindaklanjuti secara serius dan transparan,” katanya.
Ia juga menyebut pemberantasan korupsi harus menjadi agenda bersama demi menjaga masa depan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung.
“Kami yakin Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi dan mendukung penegakan hukum tanpa tebang pilih terhadap siapa pun pelakunya,” pungkas Jojo.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan dan desakan yang disampaikan DPP KAMAKSI. Sesuai Undang-Undang Pers, pihak terkait memiliki hak jawab dan hak klarifikasi atas pemberitaan ini.
