JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Dugaan korupsi bansos DKI Jakarta tahun 2020 kembali menjadi perhatian publik. Program bantuan sembako senilai Rp 3,65 triliun bersumber APBD Pemprov DKI yang digelontorkan saat pandemi, justru menyisakan jejak panjang persoalan.
Dari jumlah itu, sebanyak Rp 2,85 triliun dikelola Perumda Pasar Jaya di bawah kepemimpinan Arief Nasrudin, yang kini menjabat Dirut PAM Jaya. Namun hingga kini, belum ada satu pun pejabat yang dimintai pertanggungjawaban hukum.
Oleh karena itu, Aktivis Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menuding skandal ini telah berubah menjadi bancakan kekuasaan, dan mempertanyakan? KPK dan keberanian Gubernur Pramono Anung dalam mengambil sikap tegas!.
Program bansos DKI Jakarta tahun 2020 adalah upaya Pemprov membantu masyarakat di tengah tekanan pandemi Covid-19. Bantuan berupa paket sembako itu didanai dari APBD DKI sebesar Rp 3,65 triliun, dan dikerjakan oleh tiga rekanan utama:
Perumda Pasar Jaya
PT Food Station
PT Trimedia Imaji Rekso Abadi
Namun, dari ketiganya, Perumda Pasar Jaya mendapat porsi paling besar, yakni Rp 2,85 triliun.
Terkait hal ini, Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menyebut bahwa dugaan korupsi ini adalah bentuk kejahatan luar biasa di masa krisis kemanusiaan.
“Dugaan korupsi bansos ini bukan hanya melanggar hukum, tapi melukai rasa keadilan rakyat yang sedang menderita. KPK harus berani ungkap peran para pejabat, termasuk Arief Nasrudin,” tegas Joko dalam keterangan pers di Jakarta.(28/6)
Ia mengingatkan bahwa tak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Semua pejabat, termasuk yang kini duduk manis di kursi BUMD, harus diperiksa jika terlibat.
Desakan tak berhenti di KPK. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga menjadi sorotan. KAMAKSI mendesak agar ia mengambil langkah konkret dengan mencopot pejabat terindikasi korupsi yang masih bercokol di BUMD dan dinas strategis Pemprov DKI.
“Kami mengapresiasi Pramono yang sudah mendatangi KPK dalam semangat antikorupsi, tapi itu belum cukup. Reformasi birokrasi harus dimulai dari keberanian membersihkan oknum,” ujar Joko.
Menurut KAMAKSI, masyarakat ibukota sedang menanti langkah nyata, bukan sekadar retorika.
“Reformasi birokrasi bukan slogan kosong. Jika Pramono ingin mencatat sejarah sebagai pemimpin bersih, maka saatnya ia berani bersih-bersih, bukan sekadar basa-basi,” pungkas Joko yang akrab disapa Jojo sekaligus mantan aktivis 98 ini secara tegas dalam keterangannya.(*)
