DJITUBERITA,JAKARTA – Penurunan tajam saham sejumlah perusahaan sawit dan minyak kelapa sawit (CPO) yang tercatat di Bursa Singapura dinilai bukan sekadar fluktuasi pasar.
Pegiat sosial sekaligus eksponen Angkatan Reformasi 1998, Andrianto Andri, menilai gejolak tersebut mencerminkan respons pasar terhadap perubahan mendasar dalam tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia.
Dalam lima hari perdagangan terakhir, sejumlah emiten sawit dengan basis usaha besar di Indonesia mengalami koreksi signifikan. First Resources Ltd tercatat turun 28 persen, MP Evans Group 24,2 persen, AEP Plantation 21 persen, Golden Agri 18 persen, dan Wilmar International 9,36 persen.
Menurut Andrianto, pasar sedang menyesuaikan diri terhadap kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang mengatur pemasaran komoditas strategis nasional sebelum memasuki pasar ekspor.
“Selama ini keuntungan dan kendali perdagangan lebih banyak berada di tangan korporasi eksportir. Ketika negara mulai mengambil kembali posisi strategisnya, pasar tentu merespons,” kata Andrianto kepada media, (14/6/2026).
Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selama puluhan tahun, kata dia, negara lebih banyak bertindak sebagai regulator, sementara kendali perdagangan dan arus devisa hasil ekspor belum sepenuhnya berada dalam jangkauan nasional.
Melalui skema DSI, pemerintah dinilai berupaya memperkuat posisi negara dalam rantai perdagangan komoditas bernilai strategis. Negara tidak lagi sekadar mengawasi, tetapi ikut menentukan arah distribusi dan pengelolaan devisa dari sumber daya alam.
Bagi Andrianto, koreksi saham sejumlah emiten sawit justru menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mulai memengaruhi kalkulasi bisnis global.
“Jika kebijakan ini tidak berdampak, pasar tidak akan bereaksi sedemikian keras. Penurunan valuasi menunjukkan adanya perubahan terhadap pola bisnis yang selama ini dianggap mapan,” ujarnya.
Andrianto menilai kebijakan ekspor satu pintu juga bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan memastikan devisa hasil ekspor kembali berputar di dalam negeri.
Selama ini Indonesia menjadi produsen utama berbagai komoditas strategis dunia. Namun, manfaat ekonomi, khususnya dari sisi perputaran devisa, dinilai belum sepenuhnya dinikmati secara optimal oleh perekonomian nasional.
“Kekayaan alam Indonesia tidak boleh berhenti di pelabuhan ekspor. Devisa yang dihasilkan harus memperkuat perbankan nasional, mendukung investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjalankannya secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik rente.
Resistensi dan Ujian Reformasi Ekonomi
Menurut Andrianto, perubahan tata kelola ekspor sumber daya alam hampir pasti menghadapi resistensi dari pelaku pasar global maupun kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.
Namun demikian, ia menilai langkah pemerintah merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Gejolak pasar, menurutnya, merupakan konsekuensi yang lazim terjadi dalam setiap reformasi struktural.
“Reformasi ekonomi memang sering menimbulkan guncangan pada tahap awal. Yang penting, pemerintah konsisten dan tidak mundur hanya karena tekanan pasar jangka pendek,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar keuangan melalui instrumen moneter guna meredam volatilitas selama masa transisi kebijakan.
Andrianto optimistis Indonesia memiliki kapasitas untuk melewati fase tersebut. Dengan dukungan kebijakan fiskal dan moneter serta penguatan tata kelola sumber daya alam, Indonesia dinilai berpeluang memperoleh manfaat jangka panjang dari reformasi ekspor komoditas strategis.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar mengendalikan ekspor, tetapi memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia,” pungkas Andrianto.(red)
