EDITORIAL KHUSUS MEDIA DJITUBERITA.COM
JAKARTA –Nama Sufmi Dasco Ahmad mulai masuk dalam perbincangan politik nasional menyusul kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut menjadi salah satu dari delapan figur yang disebut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebagai nama potensial untuk dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Pernyataan itu menarik perhatian karena Dasco bukan sekadar tokoh partai. Ia berada pada posisi strategis dalam struktur politik Gerindra sekaligus memiliki pengalaman panjang di lembaga legislatif.
Namun, apakah Sufmi Dasco Ahmad benar-benar berpeluang masuk dalam dua nama yang akan diajukan Presiden kepada MPR? Ataukah kemunculan namanya merupakan bagian dari dinamika komunikasi dan kalkulasi politik antarkekuatan partai?
Pertanyaan tersebut layak dibedah lebih jauh, terutama ketika pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi momentum perubahan komposisi kepemimpinan nasional.
Mengapa Nama Dasco Masuk dalam Perhitungan Politik?
Ada sejumlah aspek yang membuat nama Dasco diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden.
1. Posisi strategis di Partai Gerindra
Dasco menjabat Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Posisi tersebut menempatkannya dalam lingkaran penting pengambilan keputusan organisasi partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Dalam perspektif politik, figur dari internal partai penguasa dapat menjadi salah satu opsi ketika Presiden mempertimbangkan kesinambungan komunikasi antara partai, parlemen, dan pemerintahan.
2. Pengalaman mengelola komunikasi parlemen
Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Dasco memiliki pengalaman dalam dinamika pembahasan kebijakan, komunikasi lintas fraksi, serta hubungan antarlembaga politik.
Pengalaman tersebut merupakan salah satu aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangan. Meski demikian, jabatan legislatif dan pengalaman politik tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai calon Wakil Presiden.
3. Representasi kekuatan internal pemerintahan
Apabila Presiden mempertimbangkan figur dari Gerindra, nama Dasco berada dalam satu kelompok pembicaraan dengan Sugiono dan Ahmad Muzani.
Ketiganya disebut Ahmad Doli Kurnia sebagai bagian dari delapan nama potensial yang berasal dari lingkungan partai politik.
Hal ini memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai pengganti Gibran tidak hanya berkaitan dengan figur individual, tetapi juga menyentuh pertimbangan hubungan politik antarkekuatan partai.
4. Pertimbangan stabilitas politik
Dalam situasi pemerintahan yang menghadapi dinamika politik dan tantangan ekonomi, pemilihan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan mengisi jabatan yang kosong.
Figur yang dipilih juga diharapkan mampu menjalankan tanggung jawab konstitusional, membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta menjaga kesinambungan komunikasi politik.
Karena itu, hubungan kerja, pengalaman pemerintahan, penerimaan politik, dan kemampuan membangun komunikasi antarkelompok menjadi sejumlah variabel yang patut diperhatikan.
Tokoh Profesional dan Ulama, Alternatif di Luar Elite Partai
Menariknya, bursa calon Wakil Presiden tidak harus dibatasi pada nama-nama yang berasal dari partai politik.
Presiden Prabowo juga memiliki ruang untuk mempertimbangkan figur dari kalangan profesional, akademisi, teknokrat, maupun tokoh agama sebagai bagian dari spektrum pilihan politik dan kenegaraan.
Tokoh profesional dapat dipertimbangkan berdasarkan pengalaman mengelola pemerintahan, penguasaan kebijakan publik, kemampuan ekonomi, serta rekam jejak di bidang keahliannya.
Sementara itu, figur ulama dapat menjadi bagian dari wacana publik dengan mempertimbangkan pengalaman kepemimpinan sosial, kontribusi terhadap kehidupan kebangsaan, serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat.
Indonesia memiliki banyak tokoh keagamaan yang selama ini berkontribusi dalam pendidikan, kehidupan sosial, penguatan moral masyarakat, dan menjaga kerukunan nasional.
Namun, pertimbangan terhadap figur ulama tentu tidak cukup hanya berdasarkan ketokohan atau pengaruh sosial. Kapasitas kenegaraan, pemahaman konstitusi, pengalaman kepemimpinan, serta kesiapan menjalankan tugas pemerintahan juga menjadi aspek penting.
Dengan demikian, pilihan calon Wakil Presiden dapat dibicarakan secara lebih terbuka. Bukan hanya siapa yang memiliki kekuatan partai, tetapi juga siapa yang mempunyai kapasitas untuk menjalankan amanah konstitusional.
Pengunduran Diri Gibran dan Mekanisme Konstitusi
Majelis Permusyawaratan Rakyat RI secara resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan dan MPR akan menindaklanjutinya melalui mekanisme konstitusional.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah.
Dengan demikian, nama Dasco maupun figur lain yang beredar dalam pembicaraan politik belum dapat disebut sebagai calon resmi sebelum Presiden mengajukan dua nama sesuai ketentuan yang berlaku.
Proses tersebut menempatkan Presiden Prabowo sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengusulkan dua calon, sedangkan MPR menjalankan kewenangan memilih satu di antara keduanya.
Delapan Nama dan Kalkulasi Politik Prabowo
Pernyataan Ahmad Doli Kurnia menjadi salah satu perkembangan penting dalam pembicaraan mengenai pengganti Gibran.
Delapan nama yang disebut berasal dari sejumlah kekuatan politik nasional, yakni:
Sufmi Dasco Ahmad – Partai Gerindra.
Sugiono – Partai Gerindra.
Ahmad Muzani – Partai Gerindra.
Puan Maharani – PDI Perjuangan.
Bahlil Lahadalia – Partai Golkar.
Muhaimin Iskandar – PKB.
Zulkifli Hasan – PAN.
Agus Harimurti Yudhoyono – Partai Demokrat.
Doli menyebut nama-nama tersebut sebagai figur dari lingkungan partai politik yang memiliki pengalaman panjang dalam politik dan pemerintahan.
Namun, ia juga menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Prabowo. Bahkan, Golkar menyatakan akan mendukung keputusan Presiden, termasuk apabila pilihan akhirnya berasal dari luar partai politik.
Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa pembicaraan pengisian jabatan Wakil Presiden masih terbuka terhadap berbagai kemungkinan.
Pertanyaan politik yang kemudian muncul bukan semata-mata siapa yang memiliki jabatan paling strategis, melainkan bagaimana Presiden mempertimbangkan keseimbangan pemerintahan, hubungan antarpartai, dan efektivitas kerja eksekutif.
Dasco atau Figur Lain? Keputusan Ada di Tangan Presiden
Dalam kalkulasi politik, Dasco memiliki sejumlah modal berupa posisi strategis di Gerindra, pengalaman di parlemen, dan keterlibatan dalam komunikasi politik nasional.
Akan tetapi, modal politik tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka mekanisme konstitusional.
Presiden juga dapat mempertimbangkan figur lain, termasuk tokoh partai di luar Gerindra, kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh agama.
Setiap pilihan tentu memiliki konsekuensi politik dan kelembagaan yang berbeda.
Apabila Presiden mengutamakan kesinambungan komunikasi internal pemerintahan dan partai, figur dari lingkungan Gerindra dapat menjadi salah satu pertimbangan. Apabila yang diprioritaskan adalah perluasan representasi politik, figur dari partai lain juga dapat masuk dalam pembahasan.
Sementara itu, figur profesional atau ulama dapat menjadi alternatif apabila Presiden mempertimbangkan pengalaman, kapasitas, dan kontribusi mereka terhadap kepentingan nasional.
Tidak ada satu pertimbangan yang dapat berdiri sendiri. Seluruhnya perlu ditempatkan dalam kerangka kebutuhan pemerintahan dan ketentuan konstitusi.
Editorial: Jabatan Wapres Bukan Sekadar Pembagian Kekuasaan
Pada akhirnya, munculnya nama Sufmi Dasco Ahmad dalam bursa calon Wakil Presiden memperlihatkan bagaimana dinamika politik bekerja ketika terjadi perubahan komposisi kepemimpinan nasional.
Dasco memiliki posisi strategis di Gerindra dan parlemen. Dua lingkungan tersebut merupakan bagian penting dalam hubungan politik antara pemerintah dan kekuatan-kekuatan di DPR.
Namun, apakah pengalaman politik, posisi partai, serta kemampuannya membangun komunikasi antarkekuatan politik akan menjadi pertimbangan utama Presiden Prabowo?
Pertanyaan itu masih terbuka.
Presiden tentu harus mempertimbangkan lebih dari sekadar kedekatan politik. Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional yang menuntut kemampuan bekerja dalam sistem pemerintahan, memahami persoalan bangsa, serta menjalankan tanggung jawab kenegaraan.
Jika Dasco masuk dalam dua nama yang nantinya diajukan kepada MPR, publik akan memiliki kesempatan untuk mencermati proses tersebut melalui rekam jejak, pengalaman, dan pertanggungjawaban politiknya.
Sebaliknya, apabila Presiden memilih figur dari partai lain, kalangan profesional, atau tokoh agama, keputusan tersebut juga perlu dilihat dalam kerangka kebutuhan pemerintahan dan kepentingan nasional.
Bagi publik, persoalan terpenting bukan sekadar siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden, melainkan apakah proses pemilihannya berlangsung transparan, konstitusional, dan menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Bursa Wapres boleh menghadirkan banyak nama. Namun, keputusan akhirnya tetap harus mengikuti konstitusi, bukan sekadar kuatnya percakapan di lingkaran politik.
Media Djituberita.com akan terus mencermati perkembangan proses pengisian jabatan Wakil Presiden, termasuk nama-nama yang nantinya secara resmi diajukan Presiden kepada MPR.
Catatan Redaksi
Media Djituberita.com membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan tanggapan bagi Sufmi Dasco Ahmad, Partai Gerindra, maupun pihak-pihak terkait guna melengkapi informasi dan menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(*)
