JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Pengungkapan dugaan penyadapan ilegal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Salah satu yang kini menjadi perhatian publik adalah sosok perwira tinggi berinisial TK, seorang Brigadir Jenderal Polisi atau jenderal bintang satu yang disebut Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Nama TK muncul ketika Kapolri memaparkan perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Bukan sekadar penyebutan inisial, TK disebut dalam rangkaian dugaan perintah pengawasan atau surveillance yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Lantas, siapa sebenarnya Brigjen TK?
Apa jabatan dan latar belakang penugasannya di tubuh Polri?
Bagaimana posisinya dalam rangkaian dugaan aktivitas pengawasan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi menarik untuk ditelusuri, terlebih ketika perkara ini mulai mengungkap dugaan hubungan perintah, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil pengawasan.
Polri Benarkan TK Berpangkat Brigjen dan Diperiksa Propam
Kepastian mengenai pangkat TK disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.
Johnny membenarkan bahwa TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau jenderal bintang satu.
Ia juga menyampaikan bahwa TK sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.
Selain pemeriksaan internal, keterangan TK juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran setiap pihak.
Dengan demikian, terdapat dua aspek yang perlu dicermati, yakni pemeriksaan etik terkait dugaan pelanggaran profesi dan pendalaman dalam proses penyidikan perkara pidana.
Sampai keterangan tersebut disampaikan, Polri belum mengumumkan identitas lengkap TK kepada publik.
Menelusuri Sosok TK, Mengapa Perannya Menjadi Perhatian?
Berdasarkan penelusuran Media Djituberita.com, sosok TK menjadi penting untuk ditelusuri karena namanya muncul dalam rangkaian dugaan aktivitas pengawasan atau surveillance yang dipaparkan Kapolri di hadapan anggota Komisi III DPR RI.
Penelusuran terhadap rekam jejak penugasan, struktur organisasi, serta fungsi kedinasan menjadi bagian penting untuk memahami posisi personel yang disebut dalam perkara tersebut.
Namun, dugaan identitas personal TK yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh Mabes Polri.
Langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian jurnalistik agar pemberitaan tidak membangun kesimpulan berdasarkan dugaan identitas semata.
Fokus persoalannya bukan hanya siapa nama seorang jenderal, melainkan apa kewenangan yang dimiliki, siapa yang memberikan perintah, dan bagaimana pelaksanaan tugas pengawasan tersebut berlangsung.
Kapolri Ungkap Dugaan Rantai Perintah Surveillance
Bagian penting dari paparan Kapolri di Komisi III DPR RI adalah penjelasan mengenai dugaan alur perintah yang melibatkan sejumlah personel.
Kapolri menyebut tersangka berinisial AS, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
AS diduga menerima perintah dari seorang jenderal berinisial LSP. Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Dalam pemaparan yang sama, AS diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance.
Keterangan tersebut menjadi titik penting untuk memahami posisi TK dalam konstruksi perkara.
Sebab, aktivitas surveillance perlu dijelaskan secara terperinci, mulai dari siapa yang menjadi sasaran pengawasan, apa tujuan pelaksanaannya, bagaimana mekanisme penugasannya, hingga kepada siapa hasil pengawasan dilaporkan.
Apakah TK hanya menjalankan instruksi kedinasan? Apakah ia mengetahui latar belakang dan tujuan kegiatan tersebut?
Adakah hubungan langsung antara aktivitas pengawasan yang diperintahkan AS dengan hasil penyadapan?
Pertanyaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui hasil pemeriksaan, dokumen penugasan, komunikasi, dan alat bukti lainnya.
Dalam perkembangan perkara, Polri telah menetapkan empat orang berinisial LSP, SU, EH, dan AS sebagai tersangka.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal serta penghilangan data elektronik.
Sementara itu, TK disebut dalam paparan Kapolri sebagai personel yang diduga diperintahkan AS melakukan surveillance.
Posisi hukum TK harus dibedakan dari empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Polri, TK sedang menjalani pemeriksaan Propam dan keterangannya didalami dalam proses penyidikan.
Dengan demikian, penyebutan nama TK dalam konstruksi perkara tidak dapat langsung dimaknai bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Komisi III DPR Minta Pengusutan Dilakukan Transparan
Persoalan ini juga menjadi perhatian Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja Kepolisian dalam fungsi pengawasan penegakan hukum.
Dalam rapat kerja bersama Kapolri pada 12 November 2026, anggota dewan meminta penjelasan mengenai alat penyadap yang digunakan, dugaan pelanggaran kode etik, aktor intelektual, penerima hasil sadapan, sumber dan penggunaan dana, serta aspek hukum perkara tersebut.
Komisi III meminta agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Komisi III juga meminta Kapolri terus mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Dalam kesimpulan rapat tersebut turut tercantum permintaan agar dugaan tindak pidana yang dibahas ditindaklanjuti dengan penerapan pasal makar.
Namun, permintaan DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Penentuan pasal yang tepat dan terpenuhinya unsur tindak pidana tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum, alat bukti, serta proses penegakan hukum yang berlaku.
Lima Pertanyaan yang Perlu Dijawab Mabes Polri
Jika pengungkapan perkara ini ingin dilakukan secara menyeluruh, setidaknya ada lima pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan resmi.
Siapa identitas lengkap Brigjen TK dan apa jabatan strukturalnya ketika dugaan surveillance berlangsung?
Siapa pihak yang menjadi sasaran pengawasan dan apa dasar hukum pelaksanaannya?
Apakah terdapat surat perintah atau dokumen penugasan yang menjadi dasar kegiatan surveillance?
Apakah TK mengetahui bahwa aktivitas yang diperintahkan AS diduga berkaitan dengan penyadapan tanpa permohonan penyidik?
Kepada siapa hasil pengawasan dilaporkan dan apakah terdapat hubungan dengan hasil penyadapan yang diduga diterima LSP?
Pertanyaan tersebut penting untuk membedakan pelaksanaan tugas kedinasan yang sah dari dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Bukan Sekadar Mengungkap Nama, tetapi Rantai Pertanggungjawaban
Kasus ini menyentuh persoalan mendasar mengenai batas kewenangan aparat dalam menggunakan teknologi pengawasan dan mengakses informasi elektronik.
Kewenangan Kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum harus berdasarkan prosedur, dasar hukum, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, proses hukum harus mengungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang menerima hasil, dan siapa yang memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.
Sebaliknya, setiap personel yang disebut dalam perkara tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Publik tidak cukup hanya mendapatkan informasi bahwa seorang jenderal bintang satu sedang diperiksa Propam. Publik juga membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan pemeriksaan, dugaan peran yang bersangkutan, dan sejauh mana penyidikan mampu menjelaskan keseluruhan rantai perintah.
Pada akhirnya, perkara ini bukan semata tentang siapa Brigjen TK. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan kewenangan institusi Kepolisian tidak digunakan di luar koridor hukum.
Sebab, transparansi penegakan hukum tidak berhenti pada pengungkapan nama dan penetapan tersangka. Lebih dari itu, publik menunggu kejelasan mengenai seluruh rantai perintah, tujuan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban hukum setiap pihak.
Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan resmi dari Mabes Polri maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(*)
