DJITUBERITA,BANGKA SELATAN – Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid menegaskan bahwa kinerja dan profesionalitas menjadi dasar keberlangsungan pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
Hal itu disampaikan Riza saat memimpin Apel Akbar PPPK Paruh Waktu sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) dan perpanjangan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Bangka Selatan, Komplek Perkantoran Terpadu, Gunung Namak-Toboali, Senin (5/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 1.162 PPPK Paruh Waktu dari berbagai perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
Hadir dalam kegiatan itu unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para kepala organisasi perangkat daerah.
Riza mengatakan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sejak awal berkomitmen memperjuangkan keberlangsungan pekerjaan pegawai yang telah mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah dinamika kebijakan pemerintah pusat.
“Dari awal Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sudah berkomitmen penuh bagaimana terus bisa menyelamatkan pekerjaan teman-teman di tengah regulasi yang selalu berubah-ubah di pusat,” kata Riza.
Menurut dia, perpanjangan kontrak harus diikuti peningkatan kinerja dan profesionalitas. Ia meminta para PPPK Paruh Waktu melaksanakan tugas secara disiplin dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Saya berharap teman-teman bisa terus mengabdi dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Tunjukkan kinerja. Sedekat apa pun dengan saya, saya mohon maaf, saya tidak akan bisa membantu kalau kinerjanya tidak baik,” ujarnya.
Riza juga menyampaikan terdapat 45 PPPK Paruh Waktu yang diberhentikan karena dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai bagian dari penerapan prinsip profesionalitas dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan aparatur.
“45 orang ini terpaksa kami korbankan demi kebaikan 1.162 orang lainnya,” katanya.
Ia berharap pemberhentian tersebut menjadi pembelajaran bersama sehingga tidak kembali terjadi pada periode berikutnya.
“Kami sudah berjuang sampai titik penghabisan ke pusat. Kepentingan teman-teman PPPK Paruh Waktu ini terus kami perjuangkan. Hari ini kita perpanjang kembali. Karena itu, saya minta tolong pertahankan kinerja, pertahankan profesionalitas dan layani masyarakat Bangka Selatan dengan baik,” ujar Riza.
Riza mengatakan Pemkab Bangka Selatan juga tengah memperjuangkan mekanisme penghargaan dan sanksi atau reward and punishment bagi PPPK Paruh Waktu.
Pegawai yang menunjukkan kinerja, disiplin, dan profesionalitas, kata dia, diharapkan memperoleh penghargaan, termasuk peluang untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu apabila kebijakan pemerintah pusat memungkinkan.
“Saya sedang memperjuangkan bagaimana minimal teman-teman yang berprestasi, yang kinerjanya baik dan bagus, bisa diangkat ke full time. Saya sedang berjuang itu dan mudah-mudahan BKN meng-ACC,” katanya.
Ia menekankan penilaian kinerja harus dilakukan secara objektif oleh kepala perangkat daerah dan atasan langsung masing-masing.
Riza juga meminta PPPK Paruh Waktu tidak takut menyampaikan laporan apabila menemukan praktik yang dinilai tidak profesional dalam pelaksanaan tugas.
“Kalau kepala dinasnya tidak profesional, kasih tahu saya. Kalau ada atasan langsung yang bekerjanya tidak betul atau tidak profesional, laporkan kepada saya. Jangan karena paruh waktu takut kepada atasan langsung. Benar katakan benar, salah katakan salah,” ujarnya.
Ia menegaskan kedekatan personal dengan kepala daerah bukan menjadi jaminan keberlangsungan pekerjaan.
“Yang akan mempertahankan kinerja teman-teman bukan karena kedekatan dengan saya, tetapi karena memang teman-teman melaksanakan tugas dengan baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Riza juga menyinggung keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan, termasuk infrastruktur.
Menurut dia, Pemkab Bangka Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Forkopimda terus melakukan penentuan prioritas anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat serta keberlangsungan pelayanan pemerintahan.
“Kalau gaji teman-teman nanti ditanggung pusat tanpa memotong beban APBD, insyaallah keluhan-keluhan terkait infrastruktur bisa kami bangun. Tidak ada kepala daerah yang mau infrastrukturnya rusak. Persoalannya adalah keterbatasan. Karena itu, inovasi harus dilakukan,” ujarnya.
Riza menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya mempertahankan pegawai yang telah lama mengabdi, sekaligus memperjuangkan kebijakan yang memberikan ruang lebih baik bagi PPPK Paruh Waktu.
Ia kembali mengingatkan seluruh PPPK yang memperoleh perpanjangan kontrak agar menjadikan kesempatan tersebut sebagai amanah untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan.
“Mewakili masyarakat Bangka Selatan, tolonglah bekerja dengan baik, layani masyarakat Bangka Selatan dengan baik,” kata Riza.
Sumber: Kominfo Kabupaten Bangka Selatan.















