Oleh: Irjen Pol. Dr. Andry Wibowo, S.I.K., M.H., M.Si.
Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri
(28 September 2026)
DJITUBERITA,JAKARTA – Hubungan manusia pada era modern sesungguhnya merupakan pertemuan antar-bangsa di dunia. Khususnya hubungan yang terjadi pasca-Perang Dunia Kedua yang mematikan. Sejarah kelam kemanusiaan dalam skala amat mengerikan yang pernah dialami manusia.
Secara akumulatif, pemerintahan fasis Nazi Jerman dan Italia melakukan pembantaian terhadap jutaan orang selama periode perang ini. Nazi melakukan Holocaust kepada 6 juta orang Yahudi di seluruh Eropa.
Puluhan ribu rakyat Inggris tewas dan hampir sejuta penduduk mengungsi ketika London dibombardir selama beberapa bulan oleh Jerman dan Italia dalam peristiwa berdarah yang dinamakan Blitz.
Di Asia, pasukan fasisme Jepang merajalela. Melakukan romusha, membunuh dan memperkosa ribuan perempuan di Indonesia. Bertanggung jawab atas pembantaian puluhan ribu rakyat Tiongkok di Nanjing.
Perang Dunia Kedua menjadi perlombaan adu kekejaman paling sadis. Menjadi persaingan teknologi persenjataan pembunuh massal. Bukan hanya dari sisi jumlah dan kecepatan, tetapi juga sebagai teror yang menciutkan nyali manusia sedunia.
Hingga puncaknya, puluhan ribu manusia terpanggang ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dihempas bom atom oleh Amerika. Senjata tercanggih pemusnah massal pada masanya.
Setelahnya, bangsa-bangsa di seluruh dunia berupaya mencari pola relasi antarbangsa yang lebih adil dan beradab. Lalu dibentuklah suatu badan dunia yang menjembatani hubungan antarbangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ruang diplomasi segala hal tentang pembangunan peradaban global yang ditujukan demi terciptanya dunia yang adil, damai, aman dan sejahtera. Sebuah cita-cita yang tertuang dalam konstitusi antar-bangsa dan Piagam PBB.
Mimpi dan harapan kolektif tersebut merupakan tonggak penting sejarah kerja sama manusia modern. Dunia yang diisi oleh berbagai macam suku, agama, ras dan golongan yang sepatutnya dapat dinikmati oleh setiap orang. Namun, dalam praktiknya, kondisi relasi antarbangsa tidak sepenuhnya tunduk pada rezim PBB.
Perang antar- rezim politik, kejahatan lintas negara maupun bencana alam mewarnai pasang surut hubungan antarbangsa yang melahirkan kepentingan nasional negara yang berbeda-beda.
Konsensus besar pasca-Perang Dunia Kedua untuk membangun kondisi dunia yang damai terbentur tantangan dan hambatan kondisi alamiah manusia. Hasrat politik para penguasa dunia untuk mendominasi dan menghegemoni dunia, baik secara ideologis maupun untuk kepentingan nasional ekonomi negaranya.
Indonesia lahir, tumbuh dan berkembang sebagai bangsa dalam dinamika yang dipengaruhi harmoni dan ketegangan dunia. Di masa Perang Dingin, Indonesia tidak luput dari pengaruh persaingan antar-blok tersebut.
Persaingan antara ideologi kapitalisme yang diusung kubu Barat dengan motornya Amerika Serikat versus ideologi sosialisme dengan Uni Soviet dan China sebagai ujung tombaknya.
Dunia yang terpolarisasi selama Perang Dingin sangat memengaruhi kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam negeri Indonesia.
Menciptakan fragmentasi di banyak sektor kehidupan bernegara. Termasuk meninggalkan patahan sejarah dengan luka dalam yang hingga kini belum terselesaikan.
Blok Barat, melalui berbagai macam instrumen perekonomiannya seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank dan lainnya, menawarkan resep dan konsep ekonomi pembangunan (developmentalism).
“Obat mujarab” yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju. Konsep dan gagasan yang menduplikasi roadmap kemajuan negara-negara Barat.
Sedangkan blok Timur yang dimotori Uni Soviet dan China mendorong pelaksanaan agenda penguatan negara.
Pengembangan ilmu pengetahuan untuk membangun dan meningkatkan industri nasional dalam rangka pemenuhan konsumsi dalam negeri sesuai dengan agenda kemandirian (self determination).
Soviet, China dan Korea Utara adalah entitas negara yang berbeda dibandingkan dengan Jepang, Singapura, Korea Selatan, negara di Asia yang tergabung dalam blok Barat.
Mereka menawarkan gagasan konsep ekonomi negara terencana yang berpegang teguh pada ideologi negara.
Pengaturan konsumsi masyarakat yang ditentukan oleh perencanaan produksi negara untuk mendorong pemerataan ekonomi.
Blok Barat dengan “mantra” pembangunannya menawarkan jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas politik dan melakukan pemerataan melalui konsep trickle down effect.
Konsep yang pada akhirnya menjadi panduan rezim Orde Baru menyusun program pemerintahannya melalui Trilogi Pembangunan.
Program pembangunan yang pada akhirnya menciptakan “kue ekonomi” yang terpusat di kota besar, melahirkan konglomerasi dan menghasilkan kesenjangan, baik antara pusat dan daerah maupun antara si kaya dan si miskin.
Setelah berlomba selama beberapa dekade, konsep pembangunan yang ditawarkan blok Barat dan Timur menghasilkan beberapa hal yang bersifat similar pada tataran materiil.
Visualisasi kemajuan berupa barisan gedung pencakar langit, kemajuan teknologi dan modernisasi, hingga sistem pemerintahan yang solid.
Namun, dalam hal pendekatan politik dalam negeri, nampak jelas perbedaan antara jalan kapitalisme dan sosialisme. Begitu juga perbedaan dalam memahami dunia dengan segala persoalannya, khususnya pada isu yang berhubungan dengan prinsip multilateral dan unilateral.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia?
Pasca-kemerdekaan, tentunya perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat tidak terlepas dari pasang surutnya situasi dalam dan luar negeri.
Sebagai realitas negara bangsa yang hidup di antara bangsa lain, Indonesia tidak bisa melepaskan dirinya dari relasi antarbangsa yang kompleks.
Sebagai negara bangsa yang memiliki populasi besar dengan kondisi geografis kepulauan, Indonesia memiliki tantangan dalam negeri yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan negara lain di dunia.
Suku yang beraneka ragam, pulau-pulau yang berserak di antara laut dan samudera mencerminkan tingkat kesulitan yang tinggi. Belum lagi jika dihubungkan dengan kepentingan nasional untuk menjadi bagian dari kemajuan dunia.
Sumber daya alam yang melimpah, baik di laut maupun di darat, tidak serta-merta membuat Indonesia mampu memakmurkan bangsanya.
Kombinasi antara tantangan populasi dan geografis berhadapan dengan ketersediaan sumber daya alam menjadi pekerjaan rumah untuk menata sistem tata kelola pemerintahan Indonesia demi kemakmuran bangsa.
Mewujudkan kemakmuran bangsa tentunya bukan suatu hal mudah, apalagi jika dikaitkan dengan geopolitik dunia yang juga berlomba untuk memakmurkan bangsanya.
Jika dilihat secara geografis dan demografis, situasi Indonesia memiliki tingkat risiko yang tinggi.
Keanekaragaman populasi menciptakan kerawanan terjadinya silo sentrisme atas dasar suku, agama, ras dan golongan. Geografi yang bersifat kepulauan menghasilkan kerentanan dalam membangun ekosistem ekonomi yang murah dan berdaya saing.
Demikian pula halnya dalam tata kelola pemerintahan. Indonesia menghadapi kesulitan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sebuah tantangan besar untuk membangun postur birokrasi modern yang efisien dan efektif agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa.
“Triangulasi” ketiga faktor strategis tersebut memerlukan rancang bangun yang tepat serta berkesinambungan. Sehingga pembangunan yang adil dan makmur dapat dirasakan oleh segenap warga negaranya.
Rancang bangun tata kelola pembangunan yang tepat dan berkesinambungan perlu dijaga oleh tegaknya hukum. Aparatur negara yang profesional termasuk keamanan, sehingga gangguan dan ancaman yang merongrong pembangunan dapat dimitigasi sejak dini.
Demikian pula halnya dengan politik kekuasaan. Kebijakan politik mesti memprioritaskan perlindungan ekosistem pembangunan yang memiliki daya saing global, sehingga menguntungkan dengan prinsip “Indonesia First”.
Kepentingan nasional Indonesia pada akhirnya harus diletakkan sebagai pondasi utama dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kepentingan nasional yang melihat pembangunan nasional sebagai tanggung jawab bersama.
Dilaksanakan melalui sistem relasi populasi, geografis dan birokrasi sebagai faktor strategis yang wajib dilaksanakan agar agenda pembangunan nasional dapat dirasakan manfaatnya oleh setiap warga negara Indonesia.
Bukan malah mengulangi kesalahan kebijakan di masa lalu, saat pembangunan hanya memberikan manfaat kepada segelintir konglomerat dan kroni-kroninya. (IJP Andry Wibowo)
