Narasumber/Penulis: Mang Pan
Rubrik: Artikel & Opini
DJITUBERITA,BANGKA – Kabupaten Bangka memiliki modal alam dan budaya yang kuat untuk berkembang sebagai destinasi pariwisata unggulan. Garis pantai dengan formasi batu granit, kekayaan budaya Melayu dan Tionghoa, kuliner khas, hingga jejak sejarah pertambangan timah merupakan aset yang dapat dikembangkan menjadi pengalaman wisata bernilai ekonomi.
Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pengelolaan dan daya saing pariwisata daerah.
Pariwisata Kabupaten Bangka ibarat “raksasa yang tertidur”. Kekuatan itu ada, tetapi belum sepenuhnya dibangunkan melalui kebijakan, kreativitas, infrastruktur, promosi, dan kolaborasi yang terintegrasi.
Paradoks Keindahan dan Ketertinggalan
Di tengah persaingan destinasi wisata yang semakin ketat, keindahan alam saja tidak cukup. Wisatawan membutuhkan akses yang mudah, fasilitas yang layak, informasi yang jelas, serta pengalaman yang memiliki cerita.
Persoalan pertama berada pada infrastruktur dan aksesibilitas.
Destinasi wisata tidak cukup hanya memiliki panorama indah. Toilet yang bersih, penerangan, tempat parkir, petunjuk arah, konektivitas transportasi, hingga ruang publik menjadi bagian dari pengalaman wisatawan.
Jika fasilitas dasar tidak dirawat dan akses menuju destinasi tidak nyaman, potensi destinasi sulit berkembang secara optimal.
Persoalan kedua adalah lemahnya storytelling dan digitalisasi pariwisata.
Kabupaten Bangka sesungguhnya memiliki banyak cerita. Akulturasi budaya Melayu-Tionghoa, sejarah pertambangan timah, kehidupan masyarakat pesisir, tradisi lokal, hingga kuliner khas dapat dikemas menjadi narasi wisata.
Promosi tidak cukup berhenti pada unggahan foto destinasi. Era digital membutuhkan cerita yang mampu membuat orang penasaran, datang, tinggal lebih lama, kemudian membagikan pengalaman mereka.
Di sinilah kreativitas menjadi penting.
Persoalan ketiga adalah ketergantungan terhadap sektor pertambangan.
Pariwisata tidak semestinya diposisikan hanya sebagai alternatif ketika sektor pertambangan menghadapi tekanan. Pariwisata membutuhkan perencanaan jangka panjang, kesinambungan anggaran, kepastian regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat.
Menjadikan pariwisata sekadar “ban serep” ekonomi daerah justru berisiko membuat pengembangannya tidak pernah benar-benar menjadi prioritas.
Mengubah Ego Sektoral Menjadi Kolaborasi
Pemerintah daerah memiliki posisi penting sebagai pengarah dan penghubung berbagai kepentingan.
Pengembangan pariwisata tidak dapat dibebankan hanya kepada dinas yang menangani sektor tersebut. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, Pokdarwis, pelaku UMKM, komunitas kreatif, akademisi, pelaku usaha, hingga investor.
Konsep Community-Based Tourism juga perlu diwujudkan secara konkret.
Masyarakat lokal harus menjadi bagian dari rantai ekonomi pariwisata. Mereka dapat dikembangkan sebagai pengelola homestay, pemandu wisata, pelaku kuliner, pengrajin, pengelola atraksi budaya, maupun produsen ekonomi kreatif.
Dengan demikian, wisatawan tidak hanya datang untuk melihat panorama, tetapi juga berinteraksi dengan kehidupan dan kebudayaan masyarakat setempat.
Aspek tata ruang dan perlindungan lingkungan juga tidak kalah penting. Pengembangan destinasi harus memiliki batas yang jelas agar aktivitas ekonomi tidak justru merusak aset wisata itu sendiri.
Keindahan pantai, ekosistem laut, kawasan budaya, dan lanskap alam merupakan modal jangka panjang yang harus dijaga.
Pariwisata Harus Naik Kelas
Kekayaan alam tidak selamanya tersedia jika dikelola secara eksploitatif. Sebaliknya, pariwisata dapat menjadi bagian dari ekonomi berkelanjutan apabila dibangun dengan perencanaan dan kreativitas.
Karena itu, Kabupaten Bangka membutuhkan cetak biru pariwisata yang jelas, bukan sekadar program yang berjalan secara parsial.
Blueprint tersebut harus menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: destinasi mana yang menjadi prioritas, siapa target wisatawannya, bagaimana akses dibangun, bagaimana masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, bagaimana promosi dilakukan, serta bagaimana lingkungan dilindungi.
Pada akhirnya, persoalan pariwisata Bangka bukan semata-mata tentang ada atau tidaknya potensi.
Potensinya sudah ada.
Tantangannya adalah bagaimana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mengubah potensi tersebut menjadi produk wisata yang memiliki daya saing, cerita, pengalaman, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Sebelum “raksasa” itu semakin lama tertidur, saatnya dibangunkan melalui kerja nyata, inovasi, dan kebijakan yang konsisten.
Pariwisata Bangka tidak kekurangan keindahan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengelolanya menjadi kekuatan ekonomi baru. (MPan)
