DJITUBERITA,EDITORIAL KHUSUS HUKUM – Keterangan palsu bukan sekadar persoalan antara saksi dan pihak yang berperkara. Ketika kebohongan masuk ke ruang peradilan, yang dipertaruhkan adalah kebenaran, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap hukum.
Ketika Kebenaran Dipertaruhkan di Ruang Sidang
Peradilan dibangun di atas satu prinsip yang sederhana, tetapi mendasar: perkara harus diperiksa berdasarkan fakta dan hukum.
Hakim membutuhkan alat bukti. Penuntut umum membutuhkan fakta yang dapat diuji. Pihak yang berperkara membutuhkan proses yang adil. Dalam keseluruhan proses tersebut, keterangan saksi memiliki posisi yang penting.
Saksi dipanggil bukan untuk memperkuat kepentingan salah satu pihak, melainkan untuk menerangkan apa yang diketahuinya mengenai suatu peristiwa.
Karena itu, ketika seseorang memberikan keterangan yang dengan sengaja tidak sesuai dengan kenyataan, persoalannya menjadi lebih serius daripada sekadar perbedaan cerita.
Ada kepentingan hukum yang lebih besar: jangan sampai putusan lahir dari fakta yang telah dipalsukan.
KUHP Nasional Memberikan Batas yang Tegas
Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku sebagai KUHP nasional. UU tersebut menempatkan ketentuan mengenai Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah dalam Pasal 373.
Pasal 373 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, tetapi memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik secara lisan maupun tulisan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ketentuan tersebut juga mencakup keterangan yang diberikan sendiri maupun melalui kuasa khusus dalam keadaan yang ditentukan undang-undang.
Yang tidak kalah penting adalah penjelasan Pasal 373. Undang-undang menegaskan bahwa ketidakbenaran keterangan tersebut harus diketahui oleh orang yang memberikan keterangan.
Artinya, hukum tidak boleh secara serampangan menyamakan setiap kekeliruan dengan kebohongan pidana.
Di sinilah pembuktian menjadi penentu.
Tidak Semua Keterangan yang Berbeda Adalah Palsu
Dalam sebuah perkara, perbedaan keterangan dapat terjadi.
Seseorang mungkin lupa waktu secara tepat. Saksi lain mungkin melihat peristiwa dari sudut berbeda. Ada pula kemungkinan seseorang keliru mengingat urutan kejadian.
Semua itu belum otomatis menjadi tindak pidana keterangan palsu.
Persoalan hukumnya berubah ketika dapat dibuktikan bahwa seseorang mengetahui keterangan yang diberikan tidak benar, tetapi tetap menyampaikannya sebagai suatu kebenaran.
Karena itu, pertanyaan hukum yang harus diajukan bukan hanya:
Apa yang berbeda?
Tetapi, mengapa berbeda, apa bukti yang menunjukkan ketidakbenarannya, dan apakah pemberi keterangan mengetahui bahwa pernyataannya tidak benar?
Pertanyaan tersebut penting agar hukum tidak berubah menjadi alat untuk menghukum orang hanya karena keterangannya berbeda dengan versi pihak lain.
Bahaya Keterangan Palsu terhadap Proses Hukum
Dampak keterangan palsu dapat menjadi serius apabila perkara masih berlangsung.
Pertama, keterangan palsu dapat mengaburkan fakta yang sedang dicari oleh aparat penegak hukum dan pengadilan.
Kedua, keterangan tersebut dapat mengganggu proses pembuktian, terutama apabila berkaitan dengan fakta pokok perkara.
Ketiga, keterangan palsu berpotensi merugikan pihak yang sedang menjalani proses hukum, baik korban, terdakwa, pelapor, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan hukum.
Keempat, apabila keterangan tersebut memengaruhi konstruksi perkara, persoalannya dapat berkembang menjadi ancaman terhadap integritas proses peradilan itu sendiri.
Karena itu, dugaan keterangan palsu tidak sepatutnya dipandang sebagai konflik pribadi antar-pihak.
Yang harus dilihat adalah dampaknya terhadap proses pencarian kebenaran.
Ketika Perkara Masih Berlangsung
Persoalan menjadi lebih sensitif apabila dugaan keterangan palsu muncul ketika proses hukum belum selesai.
Pada tahap tersebut, tidak tepat jika setiap pihak langsung menyimpulkan bahwa proses peradilan telah cacat atau bahwa seseorang pasti bersalah memberikan keterangan palsu.
Namun, dugaan yang didukung fakta juga tidak boleh diabaikan.
Keterangan yang diduga palsu harus diuji bersama alat bukti lain. Dokumen, surat, bukti elektronik yang diperoleh secara sah, keterangan saksi lain, maupun fakta yang terungkap dalam persidangan dapat digunakan untuk menguji konsistensi suatu keterangan.
Dengan cara demikian, proses hukum tetap berjalan, tetapi fakta yang dipersoalkan memperoleh ruang untuk diuji.
Jangan Jadikan Laporan Pidana sebagai Alat Tekanan
Penegakan hukum terhadap keterangan palsu harus tegas, tetapi juga harus hati-hati.
Laporan pidana tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi saksi hanya karena keterangannya tidak menguntungkan salah satu pihak.
Saksi harus tetap memiliki ruang untuk memberikan keterangan secara bebas berdasarkan apa yang benar-benar diketahui.
Sebaliknya, kebebasan memberikan keterangan tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan untuk dengan sengaja menyampaikan fakta yang diketahui tidak benar.
Dua kepentingan tersebut harus berjalan seimbang.
Saksi yang jujur harus dilindungi. Kebohongan yang disengaja harus dipertanggungjawabkan.
Langkah Hukum Harus Berbasis Bukti
Apabila terdapat dugaan keterangan palsu, langkah hukum sebaiknya tidak dimulai dari tuduhan, tetapi dari pemetaan fakta.
Pertama, tentukan secara spesifik pernyataan yang dianggap palsu.
Kedua, tunjukkan fakta pembandingnya.
Ketiga, kumpulkan bukti yang dapat menguji kedua hal tersebut.
Keempat, lihat apakah keterangan itu diberikan dalam keadaan yang memenuhi unsur Pasal 373 KUHP.
Kelima, analisis apakah terdapat dasar yang menunjukkan bahwa pemberi keterangan mengetahui ketidakbenaran tersebut.
Barulah kemudian langkah hukum dapat ditempuh melalui mekanisme yang tersedia.
Pendekatan seperti ini jauh lebih kuat daripada sekadar menyatakan, “Saksi tersebut berbohong.”
Dalam hukum pidana, tuduhan harus berhadapan dengan pembuktian.
Dampak terhadap Putusan Harus Menjadi Perhatian
Apabila keterangan yang diduga palsu berkaitan langsung dengan fakta pokok perkara, maka dampaknya terhadap proses hukum perlu diperhatikan secara serius.
Bukan berarti keberadaan dugaan keterangan palsu otomatis membatalkan seluruh proses perkara.
Penilaian terhadap alat bukti tetap merupakan bagian dari kewenangan pengadilan sesuai hukum acara yang berlaku.
Namun, pihak yang berkepentingan mempunyai alasan yang kuat untuk meminta agar fakta tersebut diuji dan dibandingkan dengan alat bukti lainnya.
Tujuannya jelas: jangan sampai proses pengambilan keputusan hukum dibangun di atas informasi yang ternyata sengaja dipalsukan.
Integritas Peradilan Tidak Bisa Ditawar
Peradilan yang dipercaya masyarakat bukanlah peradilan yang selalu menghasilkan putusan sesuai keinginan semua pihak.
Peradilan yang dipercaya adalah peradilan yang prosesnya dapat dipertanggungjawabkan.
Di sana bukti diuji.
Keterangan diperiksa.
Kontradiksi dibuka.
Hak setiap pihak dihormati.
Dan keputusan akhirnya diberikan berdasarkan hukum.
Karena itu, penegakan hukum terhadap keterangan palsu harus ditempatkan dalam kerangka menjaga proses tersebut.
Bukan sebagai senjata untuk memenangkan perkara, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kebenaran tidak dikalahkan oleh rekayasa.
Negara Hukum Membutuhkan Kesaksian yang Jujur
Kesaksian adalah bagian dari rantai pembuktian. Jika satu mata rantai sengaja dirusak, keseluruhan proses dapat ikut terdampak.
Namun hukum juga harus berhati-hati agar tidak menjadikan setiap kesalahan manusia sebagai kejahatan.
Pasal 373 KUHP memberikan batas yang penting: persoalan keterangan palsu berkaitan dengan keterangan yang tidak benar dan diketahui ketidakbenarannya oleh orang yang memberikan keterangan tersebut.
Dengan demikian, penegakan hukum harus bertumpu pada bukti, bukan pada tekanan opini.
Jangan Biarkan Kebohongan Menentukan Arah Perkara
Pada akhirnya, persoalan keterangan palsu bukan hanya mengenai apakah seseorang berkata benar atau berbohong.
Persoalannya adalah apakah sistem hukum mampu memastikan bahwa kebenaran tetap menjadi dasar pengambilan keputusan.
Jika ada saksi yang keliru, kekeliruan harus diuji.
Jika ada perbedaan keterangan, perbedaan harus dianalisis.
Jika ada dugaan kebohongan, dugaan harus dibuktikan.
Dan apabila terbukti bahwa seseorang dengan sadar memberikan keterangan palsu di atas sumpah dalam keadaan yang diatur undang-undang, hukum harus hadir untuk memberikan pertanggungjawaban.
Sebab keadilan tidak boleh dibangun dari kesaksian yang direkayasa.
Menjaga integritas peradilan berarti memastikan bahwa ruang hukum tetap menjadi tempat bagi fakta untuk diuji, kebenaran untuk dicari, dan keadilan untuk ditegakkan.
Dan ketika proses hukum tengah berlangsung, prinsip itu menjadi semakin penting:
jangan biarkan keterangan palsu menentukan arah perkara.
Catatan hukum: Karena artikel ini ditujukan sebagai editorial hukum pada 2026. Redaksi sengaja menggunakan Pasal 373 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) sebagai dasar utama, bukan lagi menyebut Pasal 242 KUHP lama. UU No. 1 Tahun 2023 tercatat berlaku sejak 2 Januari 2026 dan telah mengalami penyesuaian melalui UU No. 1 Tahun 2026.
