DJITUBERITA,JAKARTA – Husny Mubarok Amir, kader Nahdlatul Ulama (NU) Jakarta, mengatakan keberadaan NU di Ibu Kota tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah, budaya keislaman, dan kehidupan masyarakat Betawi.
Menurut Husny, sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU memiliki pengaruh signifikan di kota-kota besar, termasuk Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, sosial, politik, sekaligus pertarungan gagasan bangsa.
“Corak dan karakter keislaman masyarakat Jakarta memang sepenuhnya bukan hanya mirip, tetapi identik dengan karakter yang dibawa Nahdlatul Ulama,” kata Husny dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Ia mencontohkan tradisi tahlilan, manaqiban, mawlidan, nyekar hingga ziarah kubur yang telah lama hidup di tengah masyarakat Jakarta, jauh sebelum NU berkembang seperti sekarang.
Menurut Husny, masyarakat Betawi sebagai penduduk asli Jakarta memiliki kedekatan yang kuat dengan tradisi Nahdliyyin. Ia bahkan menyebut sebagian besar masyarakat Betawi secara kultural sangat dekat dengan NU, meski terdapat pula warga yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan lain.
“Nama-nama besar tokoh dan ulama Betawi hampir mengisi sejarah panjang perjalanan Nahdlatul Ulama,” ujarnya.
Husny menyebut sejarah tersebut antara lain dapat ditelusuri sejak era Guru Marzuki bin Mirshod hingga Muktamar NU ke-8 pada 1933 di Jakarta yang turut diwarnai kiprah Guru Manshur Jembatan Lima.
Ia mengatakan dirinya tidak bermaksud menguraikan secara panjang keterikatan struktural Nahdliyyin Betawi dengan NU dari masa ke masa. Menurut dia, yang lebih penting adalah melihat bagaimana corak ke-NU-an masyarakat Betawi tetap bertahan di tengah perubahan budaya, derasnya arus informasi, dan perkembangan teknologi digital.
“Corak ke-NU-an warga Betawi di Jakarta tetap kental terasa. Ada amanah besar yang seakan melekat pada warga Betawi,” katanya.
Nasionalisme Kaum Sarungan
Husny mengatakan kekuatan NU di Jakarta memiliki karakter yang berbeda dengan wilayah lain. Jika tradisi kepesantrenan sangat melekat dengan warga NU di Jawa Timur, menurut dia, kekuatan Nahdliyyin Jakarta justru banyak tumbuh melalui majelis taklim, madrasah, masjid dan mushala.
“Orang Betawi identik dengan kaum sarungan. Tetapi yang membedakan adalah praktik keumatannya, salah satunya ikromu dluyuf atau memuliakan para pendatang,” ujar Husny.
Menurut dia, prinsip tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan Nahdliyyin Betawi dari masa ke masa. Apalagi, Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak 1950 berada di pusat Jakarta.
Husny menilai kondisi itu bukan alasan untuk membangun sikap kesukuan atau ashobiyah. Sebaliknya, keberadaan NU di Jakarta justru menjadi amanah untuk menjaga sikap egaliter dan keterbukaan terhadap siapa pun.
“Seolah-olah Nahdliyyin Betawi mendapat bisikan amanah dari para muassis NU: ‘Tolong jaga NU di Jakarta’,” katanya.
“Labbaita ya muassis. Kami terima perintahmu, wahai para muassis,” ujar Husny.
NU Jakarta sebagai Etalase NU Indonesia
Secara struktural, Husny mengatakan NU di Jakarta direpresentasikan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DKI Jakarta.
Menurut dia, struktur tersebut mencakup enam cabang setingkat kabupaten/kota, 44 Majelis Wakil Cabang (MWC) NU tingkat kecamatan, serta 267 ranting NU tingkat kelurahan di seluruh Jakarta.
“Seluruhnya memiliki kepengurusan dan aktif menjalankan berbagai program keumatan,” kata Husny.
Dalam pelaksanaan program tersebut, Husny menyoroti dukungan dana hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan kegiatan PWNU DKI.
Ia menyebut dana hibah tersebut pada suatu periode pernah mencapai lebih dari Rp10 miliar dan digunakan untuk berbagai kegiatan organisasi serta program keumatan.
Bagi Husny, dukungan tersebut tidak semata-mata harus dilihat sebagai bentuk ketergantungan organisasi terhadap pemerintah.
“Orang boleh saja melihatnya sebagai hal yang minus, sebagai bukti ketergantungan NU terhadap pemerintahan. Tetapi bagi saya, ini merupakan bukti kerja sama yang baik dan komunikasi efektif antara ulama dan umara,” ujarnya.
Ia menilai hubungan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, legislatif, serta para pemangku kepentingan di Jakarta.
“Pertanyaannya, PWNU mana yang mempunyai dana kas organisasi sebesar itu?” kata Husny.
PBNU Diminta Beri Ruang Lebih Besar
Ke depan, Husny berharap sinergi antara PWNU DKI Jakarta dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dapat diperkuat.
Menurut dia, posisi PBNU yang berkantor di Jakarta semestinya menjadi peluang untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan PWNU DKI.
“PBNU yang berkantor di Jakarta memang harus memberi ruang lebih kepada PWNU Jakarta,” katanya.
Husny juga berharap Jakarta tidak hanya menjadi pusat administratif NU, tetapi dapat dijadikan etalase sekaligus laboratorium program keumatan yang dapat dikembangkan dan direplikasi oleh PWNU di daerah lain.
Ia menyadari jumlah warga NU di Jakarta mungkin tidak sebesar sejumlah provinsi lain di Pulau Jawa. Namun, menurutnya, Jakarta memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pertarungan ide, gagasan, sosial, politik, dan ekonomi.
“Pusat pertarungan ide, gagasan, sosial, politik, bahkan ekonomi selalu berawal dari Jakarta,” ujar Husny.
Karena itu, menurut dia, menjaga NU di Jakarta bukan semata-mata tugas struktural organisasi, melainkan amanah sejarah yang harus dirawat oleh generasi Nahdliyyin.
Wallahul Musta’an.
Husny Mubarok Amir
Kader NU Jakarta
