DJITUBERITA,JAKARTA – Wacana reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menjadi perhatian publik. Namun, menurut Hasanuddin dari Siaga 98, perdebatan mengenai pergantian atau pergeseran sejumlah menteri justru bukan bagian paling menarik dari dinamika politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hasanuddin menilai, jika mengacu pada pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi per 10 Agustus 2026, pemerintah belum memiliki rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Perubahan yang mungkin terjadi lebih berkaitan dengan pengisian sejumlah posisi wakil menteri yang masih kosong.
Karena itu, kata Hasanuddin, perhatian publik semestinya tidak berhenti pada pertanyaan siapa menteri yang akan diganti.
Ada pertanyaan politik yang jauh lebih strategis: bagaimana jika Sufmi Dasco Ahmad benar-benar masuk Kabinet Merah Putih?
Menurut Hasanuddin, kemungkinan tersebut menarik bukan karena Dasco sekadar seorang politisi senior, melainkan karena posisinya selama ini berada pada titik strategis yang menghubungkan Partai Gerindra, DPR RI, dan pemerintahan Presiden Prabowo.
“Jika Dasco masuk kabinet, itu bukan sekadar reshuffle. Itu bisa dibaca sebagai perubahan konfigurasi politik pemerintahan,” ujar Hasanuddin keterangan tertulis Selasa (11/8/2026).
Sufmi Dasco Ahmad bukan figur yang berdiri di pinggir struktur kekuasaan politik.
Ia merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029. Dua posisi tersebut membuat Dasco memiliki peran penting, baik dalam dinamika internal partai maupun komunikasi politik di parlemen.
Dalam pandangan Hasanuddin, justru kombinasi posisi tersebut yang membuat kemungkinan Dasco masuk kabinet memiliki konsekuensi politik yang berbeda dibandingkan pergantian menteri pada umumnya.
Selama berada di DPR, Dasco mempunyai ruang untuk menjembatani kepentingan politik pemerintah dengan parlemen. Sementara sebagai salah satu elite Gerindra, ia juga berada dalam struktur partai yang menjadi kendaraan politik utama Presiden Prabowo.
Jika kemudian Dasco berpindah dari parlemen menuju eksekutif, maka terjadi perubahan posisi seorang figur yang selama ini berada di simpul partai dan parlemen, menjadi bagian langsung dari pusat pengambilan keputusan pemerintahan.
Di titik itulah, menurut Hasanuddin, persoalannya tidak lagi sederhana.
Hasanuddin menilai, publik akan keliru jika membaca masuknya Dasco ke kabinet hanya sebagai persoalan pergantian kursi menteri.
Sebab, pertanyaan yang lebih penting justru adalah:
Mengapa Presiden Prabowo membutuhkan Dasco berada langsung di dalam kabinet?
Ada sejumlah kemungkinan.
Pertama, memperkuat koordinasi politik antara pemerintah dan DPR.
Kedua, mempercepat komunikasi politik dalam agenda legislasi dan kebijakan strategis pemerintah.
Ketiga, memperkuat konsolidasi internal pemerintahan sekaligus memastikan komunikasi antara Istana, Gerindra dan parlemen berjalan lebih efektif.
Namun Hasanuddin menegaskan, seluruh kemungkinan tersebut masih merupakan analisis politik, bukan informasi mengenai keputusan Presiden.
Kanal Komunikasi dengan Prabowo
Menurut Hasanuddin, perhatian terhadap Dasco juga tidak muncul tanpa konteks.
Ia menyoroti sejumlah pertemuan Dasco dengan Presiden Prabowo dalam momentum strategis.
Pada 2 Januari 2026, Dasco disebut bertemu Presiden Prabowo di kediaman dinas Presiden di Widya Chandra bersama sejumlah menteri. Pertemuan tersebut antara lain membahas pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra dan sejumlah penugasan strategis.
Kemudian pada 4 Maret 2026, Dasco kembali bertemu Presiden di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi DPR terkait persoalan strategis, termasuk pangan, stimulus ekonomi, energi dan perkembangan geopolitik, turut disampaikan.
Bagi Hasanuddin, pertemuan-pertemuan tersebut memang tidak dapat dijadikan bukti bahwa Dasco akan masuk kabinet.
Namun, rangkaian komunikasi tersebut memperlihatkan bahwa Dasco memiliki kanal komunikasi politik dengan Presiden yang cukup strategis.
Dari Parlemen ke Eksekutif
Di sinilah kemungkinan Dasco masuk kabinet menjadi menarik.
Selama ini, Dasco berada pada posisi yang memungkinkan dirinya memainkan peran sebagai salah satu penghubung antara partai, parlemen dan pemerintahan.
Jika ia masuk kabinet, peran tersebut akan berubah secara fundamental.
Ia tidak lagi hanya menjadi bagian dari mesin politik parlemen yang mendukung pemerintahan, tetapi akan berada langsung di dalam mesin eksekutif.
Perubahan itu berpotensi memengaruhi pola komunikasi politik pemerintah dengan DPR sekaligus konfigurasi internal kekuasaan.
Dengan kata lain, menurut Hasanuddin, yang berubah bukan hanya siapa yang duduk di kursi menteri, tetapi juga di mana salah satu figur strategis Gerindra ditempatkan dalam struktur kekuasaan.
Reshuffle atau Rekonfigurasi?
Hasanuddin kemudian mengajak publik melihat isu ini dari perspektif yang lebih luas.
Jika pemerintah hanya mengisi posisi wakil menteri yang kosong, hal tersebut merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dan efektivitas pemerintahan.
Tetapi jika Sufmi Dasco Ahmad benar-benar ditarik masuk ke Kabinet Merah Putih, maka maknanya dapat jauh lebih besar.
Sebab, Presiden Prabowo bukan hanya menunjuk seorang pejabat baru.
Presiden berpotensi memindahkan seorang figur yang memiliki posisi strategis di parlemen dan partai ke dalam struktur eksekutif.
“Karena itu, kalau Dasco masuk kabinet, publik jangan hanya melihat siapa yang keluar atau siapa yang mendapat kursi baru. Yang lebih penting adalah membaca desain politik di balik keputusan tersebut,” kata Hasanuddin.
Pada akhirnya, isu Dasco bukan sekadar persoalan reshuffle kabinet.
Ia menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar tentang bagaimana Presiden Prabowo membangun dan mengelola keseimbangan antara Istana, Gerindra, DPR dan pemerintahan.
Jika perpindahan itu benar-benar terjadi, maka yang berubah bukan semata komposisi kabinet.
Yang mungkin berubah adalah konfigurasi kekuasaan di sekitar Presiden Prabowo.
Dan karena itu, menurut Hasanuddin—Siaga 98, nama Dasco jauh lebih menarik untuk dicermati daripada sekadar daftar nama menteri yang disebut-sebut akan diganti.
Catatan redaksi: tulisan ini merupakan analisis/paparan Hasanuddin dari Siaga 98. Informasi mengenai kemungkinan Sufmi Dasco Ahmad masuk kabinet masih berupa spekulasi politik dan bukan keputusan resmi pemerintah. Prinsip praduga tak bersalah dan hak jawab tetap dihormati sesuai ketentuan pers.(Red)
