BANDUNG – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) berperan sebagai penghubung Istana dalam mengurai berbagai hambatan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di daerah.
Menurutnya, persoalan yang muncul akibat ego sektoral antar-lembaga harus diselesaikan melalui koordinasi lintas kementerian dan instansi, sehingga tidak perlu sampai ke meja Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Dudung saat memberikan kuliah umum kepada Perwira Siswa (Pasis) Dikreg LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/8).
Kegiatan pembekalan kepemimpinan strategis itu dihadiri Komandan Seskoad Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, didampingi Wakil Komandan Seskoad beserta jajaran pejabat utama. Sebelum memberikan kuliah umum, Dudung juga mengunjungi Museum dan Perpustakaan Seskoad.
Dalam pemaparannya, Dudung menjelaskan bahwa tugas utama KSP adalah memastikan arahan Presiden diterjemahkan menjadi program yang jelas, dilaksanakan secara konsisten, dipantau perkembangannya, sekaligus menyelesaikan hambatan yang muncul di lapangan.
“Selama saya menjabat di KSP, tugas KSP adalah menyelesaikan persoalan. Baik perselisihan antar-kementerian, antar-menteri dengan wakil menteri, menteri dengan bupati atau gubernur, hingga persoalan antara perusahaan seperti PT Timah maupun masyarakat dengan kementerian,” ujar Dudung.
Ia menilai banyak hambatan pembangunan terjadi bukan karena kekurangan regulasi, melainkan akibat ego sektoral yang menghambat proses pengambilan keputusan.
“Inilah yang saya katakan sebagai bottleneck, sumbatan-sumbatan yang selama ini tidak bisa diselesaikan karena ego sektoral,” katanya.
Dudung kemudian memaparkan sejumlah persoalan yang berhasil diselesaikan KSP melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, hingga aparat penegak hukum.
Salah satunya adalah penyelesaian hambatan pengembangan jaringan gas PGN di Muara Enim, Sumatera Selatan, yang selama bertahun-tahun belum menemukan solusi. Dudung mengaku langsung mempertemukan para direktur jenderal, direksi PGN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan hingga keputusan dapat diambil pada hari yang sama.
KSP juga turun tangan saat pasokan batu bara untuk pembangkit listrik di Pulau Jawa terancam terhenti. Dalam penyelesaiannya, KSP mempertemukan PLN, Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, BPKP, Kepolisian, serta Kejaksaan.
“Pasokan akhirnya dapat disalurkan kembali sehingga ancaman pemadaman listrik berhasil dicegah,” tegasnya.
Langkah serupa dilakukan dalam penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah. Melalui koordinasi yang dipimpin KSP, seluruh pihak terkait berhasil mencapai kesepakatan sehingga operasional perusahaan negara tersebut kembali berjalan normal.
Di Bojonegoro, Jawa Timur, KSP turut menyelesaikan hambatan pemanfaatan lahan untuk pengembangan sumur minyak yang terkendala status Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Baku Sawah.
KSP mempertemukan pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan SKK Migas untuk mencari solusi bersama.
Sementara di Way Kanan, Lampung, KSP membantu menyelesaikan persoalan petani tebu yang tidak dapat memanen hasil tanamannya karena lahan mereka diklaim masuk kawasan kehutanan.
Dudung mengatakan KSP berkoordinasi langsung dengan Menteri Kehutanan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan dapat melaksanakan panen.
KSP juga menjembatani penyelesaian pembangunan jalan tol menuju Jambi yang melintasi kawasan kehutanan di Sumatera Selatan. Melalui komunikasi lintas kementerian, pembangunan proyek strategis tersebut dapat kembali dilanjutkan.
Selain itu, Dudung mengungkapkan KSP turut menyelesaikan hambatan ekspor produk pertambangan yang mengandung Logam Tanah Jarang sebagai mineral ikutan. Perbedaan penafsiran regulasi sempat menghambat ekspor, berpotensi menurunkan devisa negara, serta mengancam lapangan pekerjaan masyarakat.
“Akhirnya saya kumpulkan seluruh direktur jenderal, asosiasi, Bareskrim, dan Kejaksaan. Saya katakan, ‘Tanda tangan semua di sini, kita tanggung jawab bersama.’ Sekarang proses ekspor sudah berjalan. Hal-hal yang seperti ini tidak perlu sampai ke meja Presiden,” tegas Dudung.
Menurutnya, keberhasilan mengurai berbagai kebuntuan program pemerintah membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan, membangun kesepahaman lintas sektor, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil demi kepentingan bangsa dan negara.
Ia pun berpesan kepada para Perwira Siswa Seskoad agar tidak menjadi pemimpin yang biasa-biasa saja.
“Seorang pemimpin harus mempunyai imajinasi, inovasi, visi dan misi, cita-cita, serta keberanian untuk menghadirkan perubahan nyata di setiap tempat penugasan. Salah satunya adalah pentingnya belajar menyusun rencana operasi, Olah Yudha, dan proses pengambilan keputusan militer,” pungkas Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) tersebut.
Turut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan dalam kegiatan itu, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn.) Arif Rahman, M.A., Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Budi Pramono, Mayjen TNI (Purn.) Dedi Solihin, serta Tenaga Ahli Utama KSP Mayjen TNI (Purn.) Kasuri, Mayjen TNI (Purn.) Aby Ismawan, Mayjen TNI (Purn.) Benny Octaviar, dan Mayjen TNI (Purn.) Syaiful Rachman.
Sumber: Rilis Pers KSP
