PEKANBARU – Gedung yang semestinya menjadi ruang terhormat bagi lahirnya kebijakan publik mendadak berubah menjadi panggung kericuhan. Potongan video berdurasi sekitar 1 menit 22 detik yang viral di berbagai grup WhatsApp pada Kamis (16/7/2026) memperlihatkan suasana ricuh di lingkungan DPRD Provinsi Riau, dengan sejumlah orang terlibat aksi saling dorong hingga adu jotos layaknya berada di arena tinju.
Dalam video yang ramai beredar di ruang publik itu, tampak sekelompok orang memenuhi koridor gedung. Ketegangan yang semula hanya berupa adu mulut berubah menjadi bentrokan fisik.
Beberapa orang terlihat berusaha melerai, sementara yang lain justru ikut terlibat dalam keributan. Di tengah kepanikan, sebuah tong sampah bahkan tampak melayang akibat dilempar saat situasi memanas.
Peristiwa tersebut disebut merupakan buntut dari memanasnya rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, yang sebelumnya diwarnai adu argumentasi keras antara Indra Gunawan Eet dan Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ikhwan (Iwan Patah). Ketegangan di ruang rapat dikabarkan berlanjut ke luar ruangan setelah massa pendukung dari masing-masing pihak mulai berdatangan.
Sebelum bentrokan pecah, beredar informasi adanya seruan melalui sambungan telepon yang berbunyi, “Akan ada olahraga, merapat ke DPRD Riau.” Tak lama berselang, situasi berubah menjadi aksi saling serang yang terekam dalam video viral tersebut.
Ironisnya, gedung yang dibangun dengan uang rakyat untuk menjadi tempat merumuskan kepentingan publik justru menjadi sorotan karena keributan yang lebih menyerupai pertandingan tanpa wasit. Alih-alih menyuguhkan adu gagasan, publik justru disuguhi tontonan adu jotos.
Hingga informasi ini beredar luas, belum terdapat keterangan resmi yang dapat memastikan penyebab pasti bentrokan, jumlah korban maupun tingkat kerusakan fasilitas.
Video yang beredar hanya memperlihatkan adanya keributan fisik di area gedung DPRD, sehingga kronologi lengkap dan pihak-pihak yang bertanggung jawab masih menunggu penjelasan resmi dari aparat kepolisian maupun Sekretariat DPRD Provinsi Riau.
Sesuai prinsip praduga tak bersalah, seluruh pihak yang disebut dalam peristiwa ini tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat fakta dan proses hukum yang membuktikan sebaliknya.
Jika terdapat perkembangan atau klarifikasi dari pihak terkait, pemberitaan ini selayaknya diperbarui sebagai bentuk pelaksanaan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(Red)
