DJITUBERITA,JAKARTA – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mendesak agar dugaan pernyataan yang dinilai merugikan nama baik Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, diselesaikan melalui mekanisme hukum.
Dorongan tersebut muncul setelah beredarnya sebuah video di media sosial yang diduga menampilkan Sri Bintang Pamungkas menyampaikan sejumlah pernyataan terkait Megawati.
Hari menilai beberapa isi pernyataan dalam video tersebut mengandung tuduhan serius yang perlu diuji melalui proses hukum karena belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara terbuka.
“Sebagai warga negara yang mencintai Megawati Soekarnoputri, saya merasa harus membawa fitnah-fitnah terhadap anak Proklamator Sukarno ke ranah hukum,” kata Hari Purwanto dalam keterangannya pers di Gedung Awaloedin Djamin, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurut Hari, ruang publik tidak boleh menjadi tempat penghakiman terhadap seseorang. Setiap tuduhan yang berpotensi mencemarkan nama baik harus diuji melalui instrumen hukum agar terdapat kepastian dan keadilan bagi semua pihak.
Dalam video yang beredar, seseorang yang diduga Sri Bintang Pamungkas menyampaikan sejumlah pernyataan mengenai Megawati Soekarnoputri, termasuk tuduhan terkait dugaan penerimaan dana Rp10 triliun dari kelompok tertentu untuk mendukung pencalonan Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.
Video tersebut juga memuat pernyataan bernada ancaman terhadap Megawati. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat klarifikasi resmi dari Sri Bintang Pamungkas terkait isi maupun konteks pernyataan dalam video tersebut.
Pihak Megawati Soekarnoputri juga belum menyampaikan tanggapan resmi atas beredarnya materi tersebut.
Hari menegaskan, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, maka penyelesaiannya harus melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita serahkan kepada proses hukum. Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi konflik di masyarakat,” ujarnya.
Minta Kader PDI Perjuangan Tempuh Jalur Hukum
Hari juga menyampaikan keprihatinannya karena belum melihat adanya respons resmi dari kader-kader PDI Perjuangan terhadap pernyataan yang beredar tersebut.
“Saya merasa heran dan prihatin karena belum ada reaksi dari kader-kader Partai PDI Perjuangan yang telah dibesarkan oleh Megawati terhadap isi pernyataan Sri Bintang Pamungkas,” katanya.
Meski demikian, Hari mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengedepankan prinsip negara hukum. Ia meminta kader PDI Perjuangan maupun masyarakat tidak melakukan tindakan persekusi terhadap pihak yang diduga menyampaikan pernyataan tersebut.
“Saya mengajak kader-kader PDI Perjuangan untuk mengedepankan pendekatan hukum terhadap kasus ini.
Jangan melakukan persekusi terhadap Sri Bintang Pamungkas setelah mengetahui pernyataannya,” tegas Hari.
Menurutnya, langkah hukum menjadi jalan terbaik untuk menguji fakta, membuktikan kebenaran suatu tuduhan, sekaligus menjaga demokrasi agar tidak terjebak dalam konflik berbasis opini.
Catatan Redaksi: Berita ini memuat pernyataan narasumber mengenai dugaan yang berkembang di ruang publik. Hingga berita diterbitkan, pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi.
Redaksi Djituberita.com membuka ruang hak jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.(Red)
