DJITUBERITA,EDITORIAL – Ada ironi yang sulit diabaikan ketika mendengar kabar bahwa manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan mendapat pelatihan bergaya militer, dan lebih menyayat hati sampai menelan korban jiwa.
Publik pun spontan bertanya dengan nada satir, ini mau mengelola koperasi atau sedang disiapkan untuk medan perang?
Baca Juga Selengkapnya: Lima Peserta SPPI Meninggal Saat Pelatihan KDMP, Kemhan Ungkap Penyebabnya
Sebab, dalam nalar sederhana masyarakat, koperasi identik dengan rapat anggota, pembukuan, distribusi barang, simpan pinjam, hingga pemberdayaan ekonomi warga. Sulit membayangkan neraca keuangan sehat hanya karena manajernya piawai baris-berbaris atau sigap memberi hormat komando.
Apakah laporan keuangan akan otomatis rapi setelah push-up 50 kali? Apakah kredit macet bisa lunas hanya dengan aba-aba siap grak? Atau mungkin harga sembako turun karena manajer koperasi mampu melakukan formasi tempur?
Satir ini bukan tanpa alasan. Negeri ini kerap terjebak pada romantisme simbol dan seremonial, seolah disiplin hanya bisa lahir dari pendekatan militeristik.
Padahal masalah utama koperasi desa sejak dulu bukan kurang tegak berdiri, melainkan lemahnya tata kelola, minim pengawasan, rendahnya literasi bisnis, serta rentannya intervensi kepentingan.
Koperasi lahir dari semangat gotong royong, bukan kultur komando satu arah. Ia tumbuh dari musyawarah, transparansi, dan kepercayaan antar-anggota. Jika seluruh persoalan sipil terus dijawab dengan pola semi-militer, publik berhak bertanya, apakah negara mulai kesulitan membedakan ruang sipil dan ruang komando?
Tentu tidak ada yang salah dengan disiplin. Tetapi disiplin tanpa kompetensi hanya menghasilkan kerapian yang kosong. Koperasi tidak membutuhkan manajer yang paling lantang memberi aba-aba, melainkan yang mampu membaca laporan arus kas, mengelola risiko, memahami rantai pasok, dan menjaga akuntabilitas.
Ironinya, ketika ekonomi desa membutuhkan inovasi, digitalisasi, dan adaptasi pasar, jawaban yang muncul justru barak dan pelatihan fisik. Seolah problem manajemen bisa selesai dengan sepatu laras panjang dan peluit instruktur.
Pada akhirnya, publik tidak sedang menolak pembinaan karakter. Yang dipersoalkan adalah relevansi. Jangan sampai energi besar negara dihabiskan membangun citra ketegasan, tetapi lupa membangun kapasitas yang sesungguhnya dibutuhkan.
Karena koperasi bukan batalyon.
Manajer bukan komandan perang.
Dan desa tidak membutuhkan alarm sirene. Desa membutuhkan pemerataan kesejahteraan yang nyata.
“Jika koperasi ingin menang, musuh utamanya bukan serangan dari luar, melainkan ketidakmampuan mengelola amanah dari dalam”.(Red)
