DJITUBERITA,JAKARTA – Kementerian Perhubungan Kemenhub memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp28,34 triliun. Anggaran tersebut dipaparkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada 17 Juni 2026.
Dalam unggahan resmi Kemenhub, anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung keselamatan transportasi, konektivitas nasional, pelayanan publik, serta keberlangsungan operasional kementerian.
Kebijakan itu menjadi sinyal bahwa pembangunan dan peningkatan sarana transportasi di berbagai daerah masih menjadi agenda penting pemerintah pusat.
Sebelumnya, pada Tahun Anggaran 2026, Kemenhub memperoleh alokasi sebesar Rp28,49 triliun dengan pagu efektif Rp28,09 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, peningkatan keselamatan transportasi lintas moda, serta dukungan layanan publik melalui skema Public Service Obligation (PSO), termasuk angkutan perintis.
Di sektor perhubungan laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) memiliki mandat mengelola operasional pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, navigasi, serta penjagaan laut dan pantai.
Karena itu, peluang revitalisasi pelabuhan daerah sangat bergantung pada kesesuaian program dengan prioritas nasional yang sedang dijalankan Kemenhub.
Peluang Kabupaten Bangka Selatan
Bagi Kabupaten Bangka Selatan peluang revitalisasi pelabuhan utama dinilai cukup terbuka. Secara geografis, wilayah ini memiliki posisi strategis sebagai daerah pesisir yang menopang aktivitas perikanan, perdagangan antar-pulau, serta distribusi logistik menuju berbagai kawasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Apabila pemerintah daerah mampu menyusun proposal teknis yang kuat dan didukung data kebutuhan ekonomi kawasan, revitalisasi pelabuhan berpotensi masuk dalam skema pengembangan konektivitas nasional yang menjadi fokus Kemenhub.
Revitalisasi tersebut dapat mencakup peningkatan dermaga, fasilitas bongkar muat, sistem keselamatan pelayaran, alur pelayaran, hingga pengembangan kawasan pendukung pelabuhan.
Langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi logistik dan memperkuat daya saing daerah.
Pemerintah pusat umumnya memberikan prioritas kepada pelabuhan yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi barang, serta konektivitas wilayah kepulauan.
Kabupaten Bangka Selatan memiliki peluang memenuhi kriteria tersebut apabila mampu menunjukkan manfaat ekonomi yang jelas dan kesiapan perencanaan yang matang.
Tantangan yang Harus Dijawab
Meski peluang terbuka, persaingan memperoleh alokasi anggaran pusat juga tidak ringan. Banyak pelabuhan di berbagai daerah mengajukan program serupa dengan kebutuhan yang sama mendesaknya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kantor KSOP, DJPL Kemenhub, serta Komisi V DPR RI agar usulan revitalisasi memiliki dukungan yang memadai dalam pembahasan anggaran mendatang.
Di tengah komitmen pemerintah memperkuat konektivitas nasional, revitalisasi pelabuhan bukan sekadar pembangunan fisik. Lebih dari itu, pelabuhan merupakan pintu gerbang ekonomi daerah.
Jika momentum penganggaran 2027 dapat dimanfaatkan dengan baik, pelabuhan utama di Kabupaten Bangka Selatan berpotensi menjadi simpul pertumbuhan baru yang menghubungkan aktivitas masyarakat pesisir dengan pasar yang lebih luas, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.(Red)
