DJITUBERITA,JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,65 triliun pada tahun 2027 untuk mendukung pelaksanaan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Program tersebut direncanakan menjangkau 4.127 lokasi di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas akses infrastruktur dasar yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan berbasis masyarakat menjadi salah satu prioritas karena dampaknya tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal.
“Program IBM memiliki manfaat yang paling dekat dengan masyarakat. Selain mendukung kebutuhan infrastruktur dasar, program ini juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi warga,” ujar Dody di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Dari pagu indikatif anggaran Kementerian PU tahun 2027 yang mencapai Rp98,47 triliun, sebagian dialokasikan untuk berbagai program IBM. Sebanyak Rp450 miliar disiapkan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang akan dilaksanakan di 2.000 lokasi. Sementara itu, sebesar Rp1,2 triliun dialokasikan untuk 2.127 lokasi kegiatan pada sektor Cipta Karya.
Menurut Dody, Kementerian PU terus melakukan konsolidasi dan penyempurnaan program agar manfaat pembangunan berbasis masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
Program IBM mencakup berbagai sektor layanan dasar. Melalui P3TGAI, pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan dan distribusi air irigasi guna mendukung produktivitas pertanian.
Di sisi lain, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) difokuskan untuk memperluas akses air minum layak di wilayah pedesaan.
Selain itu, program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) diarahkan untuk memperkuat layanan sanitasi serta pengelolaan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Pemerintah juga melanjutkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara pembangunan jembatan gantung tetap menjadi perhatian untuk membuka aksesibilitas masyarakat di wilayah terpencil, termasuk bagi pelajar, petani, dan pelaku usaha lokal.
Dody menegaskan, Kementerian PU berkomitmen menjaga pengelolaan anggaran negara agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Menurutnya, setiap program yang dibiayai APBN harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, serta penyediaan infrastruktur publik yang berkualitas.
Kebijakan tersebut menunjukkan arah pembangunan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada proyek-proyek berskala besar, tetapi juga memperkuat infrastruktur dasar di tingkat desa dan kawasan terpencil sebagai fondasi pemerataan pembangunan nasional.(red)
