DJITUBERITA,JAKARTA – Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi alarm bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi orang-orang kepercayaannya di pemerintahan.
Pandangan tersebut disampaikan Said Didu melalui sambungan telepon dalam Diskusi Media Buka Fakta hasil kerja sama Forum Jurnalis Merdeka (FJM) dan Mediatrust.id yang digelar di Rumah Dinas Wakil Ketua DPD RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu, kasus yang terjadi di BGN menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi pemerintahan tidak selalu datang dari luar, melainkan dari pihak internal yang diberi kepercayaan menjalankan program strategis negara.
“Saya melihat Prabowo betul-betul merasa dikhianati oleh orang yang dipercaya,” kata Said Didu.
Ia menilai langkah aparat penegak hukum terhadap sejumlah pejabat BGN tidak hanya menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga menjadi peringatan penting bagi Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pembantunya.
Menurut Said, loyalitas semata tidak boleh menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan pejabat publik. Kompetensi, integritas, dan kemampuan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi pertimbangan utama.
“Kasus ini harus menjadi pelajaran bahwa loyalitas saja tidak cukup. Integritas dan kemampuan bekerja harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Said juga menilai Presiden Prabowo mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap kritik publik. Hal itu terlihat dari langkah pemerintah yang mulai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG setelah muncul berbagai persoalan di lapangan.
“Saya melihat Prabowo mulai realistis dan mulai mendengarkan kritik masyarakat,” katanya.
Meski mengkritisi tata kelolanya, Said menegaskan tetap mendukung program MBG karena memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tersebut diperbaiki sehingga anggaran yang digelontorkan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ia mengusulkan agar penerima manfaat diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, Said mendukung pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pembiayaan program MBG.
“Saya mendukung penggunaan dana CSR untuk membantu MBG. Manfaatnya akan lebih nyata dirasakan rakyat daripada menjadi bancakan pejabat,” ujarnya.
Menurut Said, kasus yang terjadi di BGN seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola program strategis nasional, serta memastikan setiap pejabat yang diberi amanah bekerja secara profesional dan berintegritas.(red)
