Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya penguatan integritas di sektor riset dan inovasi nasional, seiring meningkatnya kompleksitas risiko korupsi. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (PAKU Integritas BRIN) yang digelar di kantor pusat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Kamis (9/4).
KPK mengingatkan bahwa besarnya kewenangan dan diskresi di sektor riset membuka peluang terjadinya konflik kepentingan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Penilaian ini diperkuat dengan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) BRIN yang mengalami penurunan dari 82,29 pada 2025 menjadi 74,32 pada 2026.
Angka tersebut menempatkan BRIN dalam kategori waspada, sekaligus menjadi sinyal perlunya langkah penguatan integritas secara serius.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan bahwa integritas pimpinan menjadi faktor penentu kredibilitas lembaga riset. Menurut dia, upaya pencegahan korupsi merupakan investasi jangka panjang dalam tata kelola organisasi.
Di institusi berbasis riset seperti BRIN, integritas bukan sekadar nilai moral, tetapi pondasi kredibilitas ilmu pengetahuan,” kata Ibnu.
Ia juga menyoroti tantangan budaya kerja di instansi pemerintah yang masih kerap menormalisasi pelanggaran kecil atau benturan kepentingan.
KPK mendorong pimpinan BRIN untuk menjadi teladan dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.
Sejumlah langkah strategis pun dipetakan, mulai dari penguatan manajemen risiko korupsi hingga mendorong budaya saling mengingatkan di lingkungan kerja.
Pimpinan diharapkan mampu mengidentifikasi titik rawan di unit kerja masing-masing serta mengambil keputusan secara objektif.
Sementara itu, Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, menyebut integritas sering kali dipandang sederhana, padahal justru menjadi tantangan dalam praktik.
Menurut Amarulla, integritas sejatinya diuji bukan saat ada pengawasan, melainkan ketika terdapat peluang untuk menyimpang.
“Kita memiliki kesempatan untuk menyimpang, namun memilih tetap lurus sebagai institusi strategis dalam riset dan inovasi nasional. Kredibilitas ilmu pengetahuan harus dijaga, karena kualitas riset tidak hanya ditentukan metodologi, tetapi juga kejujuran dan objektivitas,” ujarnya.
Program PAKU Integritas sendiri dirancang untuk membekali pimpinan BRIN dengan pemahaman mengenai delik tindak pidana korupsi serta cara menghadapi dilema integritas. Melalui metode interaktif seperti “Pohon Harapan Integritas”, peserta diajak merumuskan komitmen konkret yang akan diterapkan di unit kerja masing-masing.
Kegiatan ini diikuti 153 pimpinan BRIN, mulai dari pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, hingga kepala organisasi dan pusat riset. KPK menilai para pimpinan tersebut memegang peran strategis dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran riset, serta penguatan tata kelola inovasi nasional.(rilis)
