Banjarbaru – Pemerintah secara resmi meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026). SRT 9 Banjarbaru dipilih sebagai lokasi utama kegiatan berskala nasional tersebut.
Presiden tiba menjelang siang hari dan disambut barisan siswa di halaman sekolah. Dalam suasana yang cair dan penuh keakraban, Presiden Prabowo menyapa para pelajar satu per satu, sekaligus memastikan kerapian seragam mereka sebelum acara peresmian dimulai.
Usai agenda seremonial, Presiden meninjau langsung fasilitas pembelajaran. Ia memasuki ruang kelas yang tengah berlangsung pelajaran bahasa Inggris berbasis papan digital serta meninjau perpustakaan yang disiapkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa Sekolah Rakyat.
Peresmian ini turut dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, kepala daerah, serta ribuan undangan dari berbagai latar belakang. Acara juga dimeriahkan penampilan seni dan kreativitas siswa Sekolah Rakyat dari berbagai daerah, mulai dari Jabodetabek, Aceh, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Papua.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sasaran utama program ini adalah kelompok Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sepanjang tahun 2025, pemerintah telah mengoperasikan 166 Sekolah Rakyat rintisan. Persebarannya meliputi 35 lokasi di Sumatera, 70 lokasi di Jawa, tujuh lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, 13 lokasi di Kalimantan, 28 lokasi di Sulawesi, tujuh lokasi di Maluku, serta enam lokasi di Papua. Total peserta didik yang tertampung mencapai 14.846 siswa, didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
Selain sekolah rintisan, pembangunan Sekolah Rakyat permanen juga mulai berjalan pada 2026 di 104 titik. Lokasi pembangunan mencakup Sumatera sebanyak 26 titik, Jawa 40 titik, Bali dan Nusa Tenggara tiga titik, Kalimantan 12 titik, Sulawesi 16 titik, Maluku empat titik, serta Papua tiga titik.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai simpul integrasi berbagai program prioritas nasional. Para peserta didik mendapatkan layanan kesehatan melalui Cek Kesehatan Gratis, pemenuhan kebutuhan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis, serta perlindungan sosial lewat skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
Pendekatan pengentasan kemiskinan juga diperluas hingga ke tingkat keluarga. Keluarga siswa tetap menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, serta Program ATENSI, sekaligus didorong mengikuti program pemberdayaan sosial ekonomi.
Dukungan hunian layak diberikan melalui Program Tiga Juta Rumah, sementara penguatan ekonomi keluarga dilakukan lewat keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih.
Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga instrumen kebijakan sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Rilis – Biro Pers, Media, dan Informasi.
(BPMI) Sekretariat Presiden
