BANGKA SELATAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda, S.T., M.M., mewakili Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid, S.T., M.Tr.IP., menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Deddy Yudistira, beserta rombongan di Ruang Studio Perencanaan Pulau Kelapan, di Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bangka Selatan, Selasa (14/7/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan Program Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (15/7/2026). Program ini bertujuan memperkuat budaya antikorupsi sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dalam sambutannya, Sekda Hefi Nuranda menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang selama ini diberikan BPKP kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Menurutnya, BPKP menjadi mitra strategis yang berperan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Kami menganggap BPKP sebagai orang tua setelah Bapak Bupati karena kami masih sangat membutuhkan arahan dan pendampingan. Banyak hal, khususnya di Bangka Selatan, dapat diselesaikan dengan baik berkat petunjuk dan dukungan dari BPKP sehingga semuanya berjalan sebagaimana yang diharapkan,” kata Hefi.
Ia menegaskan, berbagai tantangan yang pernah dihadapi pemerintah daerah menjadi pelajaran berharga untuk terus memperbaiki proses perencanaan, pengawasan, serta pelaksanaan program agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Hefi, pengawasan dan pendampingan yang dilakukan BPKP merupakan upaya untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan pada koridor hukum dan prinsip tata kelola yang baik.
“Apa yang dilakukan BPKP melalui pengawasan dan pendampingan pada dasarnya untuk memastikan amanah undang-undang dan regulasi tetap dijalankan pada jalur yang benar,” ujarnya.
Sekda juga menilai kunjungan rutin BPKP ke Bangka Selatan memiliki arti penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Sinergi yang terbangun selama ini dinilai mampu meminimalkan berbagai potensi persoalan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Terkait pelaksanaan MPAK, Hefi mengatakan pemerintah daerah akan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan agar pemahaman mengenai pencegahan korupsi dapat diterapkan secara menyeluruh.
“Salah satu agenda inti besok adalah kegiatan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK). Kami akan mengundang pemerintah desa dan kelurahan untuk duduk bersama dengan BPKP. Karena itu, mari kita pastikan seluruh pihak yang diundang dapat hadir,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap lahir budaya antikorupsi yang semakin kuat di seluruh jenjang pemerintahan, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bangka Selatan.
